Kompas.com - 16/11/2014, 17:32 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi, Yuddy Chrisnandi Alsadad RudiMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi, Yuddy Chrisnandi
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dalam dua pekan terakhir Arbi terpaksa bolak-balik ke kantor catatan sipil untuk mengurus kartu keluarga sebagai salah satu kelengkapan membuat paspor.

Pada awalnya, ia telah memiliki kartu keluarga berwarna putih. Namun, petugas kantor Imigrasi menolak karena kartu keluarga yang menjadi syarat kelengkapan harus berwarna biru dan memiliki lambang burung garuda.

Saat di kantor catatan sipil, pegawai setempat mengatakan, untuk pembuatan kartu keluarga harus mengisi formulir F1 yang disediakan di kantor camat.

Ia bergegas menuju kantor camat meminta formulir F1 dan langsung mengisi data-data yang diminta. Usai mengisi formulir F1, Arbi menyerahkan kepada petugas kantor camat untuk ditandatangan oleh camat. Namun, menurut petugas tidak perlu dan langsung ke kantor catatan sipil.

Setiba di kantor catatan sipil, ia menyerahkan formulir F1 yang diperoleh dari kantor camat. Tiba-tiba petugas bertanya mengapa formulir F1 tidak ditandatangan camat.

Spontan Arbi menjelaskan apa yang terjadi di kantor camat. Mendengar keterangan Arbi petugas membantah dan mengatakan formuir F1 harus ditandatangan camat.

Ia merasa kesal "dioper" ke sana ke mari akibat tidak jelasnya prosedur. Namun, Arbi tak bisa berbuat banyak karena dalam posisi membutuhkan sehingga terpaksa menuruti semua syarat itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih mengejutkan ternyata untuk membuat kartu keluarga butuh waktu lima hari, sementara ia butuh cepat untuk paspor.

"Heran mengapa lama sekali, tinggal memasukan data yang sudah diisi dicetak kemudian tanda tangan camat, mengapa harus lima hari, kalau dikerjakan sekarang 15 menit juga selesai" keluhnya seperti dikutip Antara.

Sementara Riri, warga lainnya juga kesulitan mengambil gaji dari kantor menggunakan ATM karena masa berlaku kartu telah habis. Untuk memperpanjang ATM petugas bank minta foto copy kartu tanda penduduk dan ternyata masa berlaku KTP-nya habis.

Ia mendatangi kantor lurah untuk membuat KTP baru dan petugas mengatakan baru selesai satu bulan karena blangko sedang kosong.

Riri merasa heran mengapa untuk mengurus KTP saja harus memakan waktu satu bulan. Setelah mengisi data dan syarat yang dibutuhkan bulan berikutnya, ia segera ke kantor lurah untuk mengambil KTP.

Ternyata KTP belum selesai dan petugas mengatakan blangko belum tersedia dan tidak dapat memberikan kepastikan kapan KTP akan selesai.

Dua pengalaman tersebut memperpanjang rentetan panjang fenomena ketika masyarakat hendak berurusan dengan birokrasi yang panjang, rumit berbeli-belit dan butuh waktu lama.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.