"Empek-empek" di Rumah Hatta Antarkan Kesepakatan Dua Koalisi di DPR soal UU MD3

Kompas.com - 15/11/2014, 17:41 WIB
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih kembali melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa, Rabu (12/11/2014). Hadir dalam pertemuan itu (kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung, Hatta Rajasa, dan Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham. KOMPAS.com/DANI PRABOWOKoalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih kembali melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa, Rabu (12/11/2014). Hadir dalam pertemuan itu (kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung, Hatta Rajasa, dan Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, Sabtu (15/11/2014), mendapatkan kesepakatan soal perumusan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Penandatanganan kesepakatan dijadwalkan pada Senin (17/11/2014).

"Dari pembicaraan sore ini, kami sudah mencapai suatu kesepahaman," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa seusai bertemu perwakilan Koalisi Indonesia Hebat di kediamannya, di kawasan Golf Mansion, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11/2014).

Dalam pertemuan tersebut, Hatta yang mewakili Koalisi Merah Putih didampingi antara lain Idrus Marham dari Partai Golkar. Dari Koalisi Indonesia Hebat, juru lobi yang membahas persoalan ini adalah Pramono Anung Wibowo dan Olly Dondokambey.

Hatta menjelaskan, kesepakatan diambil setelah Koalisi Merah Putih setuju menghilangkan ketentuan dalam Pasal 74 serta Pasal 98 ayat 7 dan 8 dari UU MD3, yang terkait hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat di tingkat komisi. Namun, Pasal 98 ayat 6 UU tersebut, yang semula juga diminta dihapus oleh Koalisi Indonesia Hebat, tetap dipertahankan.

Menurut Hatta, pasal-pasal yang dihilangkan tersebut bersifat pengulangan dari pasal lainnya yang sudah ada pada UU MD3, yakni Pasal 79, dan penjabarannya pada Pasal 194-227. "Kalau sudah ada, untuk apa dipertahankan?" ujar dia.

Meski tak semua permintaan penghapusan pasal disetujui, Pramono Anung menyatakan puas dengan hasil kesepakatan ini. "Yang menyelesaikan ini empek-empek (pempek). Empek-empek paling enak ada di rumah Pak Hatta," seloroh Pramono.

Berikut adalah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan pada Sabtu petang itu:

- Dari Pasal 74 UU MD3
Ayat-ayat berikut ditiadakan:
Ayat 3: Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
Ayat 4: Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
Ayat 5: DPR dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.

- Dari Pasal 98 UU MD3
Ayat yang tidak diubah:
Ayat 6: Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Ayat yang ditiadakan:
Ayat 7: Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 8: DPR dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X