Misbakhun Kritik Pernyataan Mendagri soal Pelunasan Utang Rp 1.000 Triliun

Kompas.com - 15/11/2014, 17:19 WIB
Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun Kompas.com/ SABRINA ASRILPolitisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang target pemerintah melunasi Rp 1.000 triliun utang luar negeri dalam lima tahun, menuai kritik. Tjahjo dinilai tak punya kompetensi bicara soal utang luar negeri sekaligus tak mengerti soal konsep utang tersebut.

"Persoalan membayar utang adalah wialayah bidang tugas Menteri Keuangan," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, di Jakarta, Sabtu (15/11/2014). Dia pun menyayangkan penyederhanaan persoalan terkait utang tersebut dalam penyampaian Tjahjo.

Menurut Misbakhun, utang negara tak akan bisa terbayar hanya dengan menghemat biaya dari kegiatan menerima tamu maupun perawatan kendaraan kepala daerah. Dia menegaskan, utang negara sekarang ini terbentuk karena persoalan defisit dalam APBN.

Selain itu, kata Misbakhun, penerimaan negara dari sektor pajak juga tak pernah mencapai target sehingga memperberat beban APBN. Ketika penerimaan tak menutup pengeluaran, kata dia, terjadilan utang. Cara itu dipakai para presiden sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pembayaran utang negara tidak identik dengan penghematan. Karena penghematan pengeluaran pemerintah tidak serta merta langsung bisa dialihkan menjadi pembayaran utang," ucap Misbakhun.

Misbakhun menyarankan agar semua pejabat publik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo berkoordinasi dengan baik dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Hal ini ia anggap penting supaya tak menimbulkan kebingungan masyarakat dan menimbulkan kesan lemahnya koordinasi pemerintahan.

"Presiden Jokowi harus meningkatkan koordinasi anggota kabinetnya dalam memberikan pernyataan di ruang publik," ujarnya.

Sebelumnya, Tjahjo menyatakan pemerintah memasang target dalam lima tahun membayar Rp 1.000 triliun utang luar negeri. Utang Indonesia diketahui mencapai 1.667,7 triliun. "Saya rasa itu bisa, Rp 1.000 triliun dalam lima tahun," ujar Tjahjo saat berbincang santai dengan wartawan Kompas Gramedia Grup di redaksi Kompas TV, Jumat (14/11/2014).

Selain meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, Tjahjo mengatakan bahwa uang itu akan didapatkan dari efisiensi anggaran. Menurut Tjahjo, inefisiensi anggaran yang bisa dihemat memiliki jumlah yang sangat besar.

Salah satu pos anggaran yang dihemat dengan menghilangkan inefisiensi, sebut Tjahjo, adalah biaya operasional pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dan pejabat DPRD-nya.

Tjahjo mencontohkan, setiap hari, kantornya selalu kedatangan tamu, yakni DPRD seluruh Indonesia. Rata-rata, satu hari didatangi oleh satu DPRD tingkat provinsi dan lima DPRD tingkat kota atau kabupaten. Mereka datang hanya ingin mengesahkan Peraturan Daerah (Perda).

Begitu juga dengan biaya operasional para pejabat pemerintah daerah. Seringkali, mereka memilih menggelar rapat di hotel-hotel mewah. Selain itu, Tjahjo menyebutkan bahwa ada gubernur menganggarkan biaya perawatan mobil hingga Rp 300 juta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Puan dan Cak Imin, Paripurna DPR Dihadiri 306 Wakil Rakyat

Tanpa Puan dan Cak Imin, Paripurna DPR Dihadiri 306 Wakil Rakyat

Nasional
Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X