Kompas.com - 15/11/2014, 14:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: James Luhulima

KOMPAS.com - Gaya dan cara kerja blusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri anggota Kabinet Kerja dipersoalkan. Ada yang menganggap, gaya blusukan yang dilakukan Jokowi dan para menterinya itu hanyalah pencitraan belaka.

Padahal, sesungguhnya yang ingin dicapai lewat blusukan adalah untuk melihat sendiri kondisi di lapangan, serta mencari dan mendapatkan data langsung dari tangan pertama.

Saat Presiden Jokowi berkunjung ke lokasi bencana erupsi Gunung Sinabung, 29 Oktober lalu, ia mendapati, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung belum dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Padahal, permintaan izin pinjam pakai kawasan hutan itu sudah diajukan ke Menteri Kehutanan hampir dua tahun lalu.

Presiden Jokowi kemudian menelepon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan menginstruksikan agar izin segera dikeluarkan segera mungkin. Dan, dalam hitungan jam, izin itu dikeluarkan.

Hal ini diceritakan Jokowi di depan peserta acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, 7 November lalu. Ia bercerita, dari hasil blusukan-nya ia mendapati bahwa tantangan terbesar untuk berinvestasi di Indonesia adalah soal perizinan dan pembebasan lahan. ”Kalau mau cepat, orang harus memberikan amplop yang tebal (uang yang banyak). Saya akan kejar ke mana amplop itu diberikan. Sebaliknya, saya akan menindak tegas apabila ada perusahaan yang secara tidak sah memanfaatkan fasilitas yang saya berikan,” ujar Jokowi, yang disambut tempuk tangan meriah dari peserta acara itu.

Blusukan, inspeksi mendadak (sidak), turun ke bawah (turba), atau apa pun namanya, itu penting sekali untuk dilakukan. Oleh karena dengan blusukan, Presiden atau para menteri dapat melihat sendiri keadaan di lapangan yang sebenar-benarnya dan tidak hanya mengandalkan laporan yang asal bapak senang (ABS) yang dibuat staf.

Seandainya tidak blusukan, bagaimana mungkin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun per tahun, tetapi penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari perikanan tangkap hanya Rp 300 miliar. ”Jelas kita rugi Rp 11 triliun,” kata Susi, 31 Oktober lalu.

Belum lagi dari total subsidi BBM untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun itu, sebanyak 70 persen dinikmati oleh kapal besar berukuran di atas 30 gros ton (GT), yang jumlahnya 5.329 unit. Sementara 30 persen sisanya dinikmati nelayan kapal kecil di bawah 30 GT yang jumlahnya 630.000 unit. Jika Presiden atau menteri tidak blusukan, hal-hal seperti ini terjadi. Pertanyaan yang muncul, mengapa Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melihat atau mengetahuinya?

Ada contoh menarik untuk dikemukakan, yakni apa yang dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada acara serah terima jabatan Menpora, 29 Oktober lalu. Pada saat itu, dengan tegas Imam Nahrawi menyatakan, target Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 adalah peringkat 5 besar. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, bagaimana mungkin Indonesia yang pada Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, berada di peringkat ke-17, dapat naik 12 peringkat dalam waktu hanya empat tahun? Dari cabang olahraga apa saja medali emasnya akan dikumpulkan?

Pertanyaan berikutnya, dari mana atau dari siapa, ia memperoleh keyakinan bahwa sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia dapat menembus peringkat lima besar? Ketika ia blusukan ke Redaksi Kompas, pekan lalu, hal itu ditanyakan kepadanya. Ia mengisahkan, salah seorang stafnya menyampaikan kepadanya bahwa target Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 adalah berada di peringkat kedelapan. ”Saya pikir kok tanggung amat target di peringkat kedelapan, kan, peringkat kelima lebih keren. Itu sebabnya, saya targetkan, sebagai tuan rumah, Indonesia harus bisa berada di peringkat lima besar,” ujar Imam Nahrawi.

Namun, setelah ia blusukan, ia menyadari, penetapan target menembus peringkat lima besar amat sangat sulit untuk dicapai. Untuk tidak mengatakan, tidak mungkin dicapai. Cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games semuanya terukur sehingga sulit bagi seseorang dapat muncul di urutan pertama tanpa termonitor. Dalam olahraga, tidak ada jalan pintas, apalagi instan, semuanya dicapai lewat latihan keras dan memakan waktu lama.

Narkoba di penjara

Kita mungkin masih ingat, ketika dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengadakan sidak ke sejumlah lembaga pemasyarakatan untuk memberantas mafia korupsi dan narkoba.

Inisiatif itu muncul karena banyak sekali laporan yang menyebutkan bahwa narapidana korupsi hidup mewah di tahanan atau di LP, dan juga ada laporan yang menyatakan bahwa peredaran narkoba dikendalikan dari dalam LP. Dari beberapa sidak yang dilakukan, terbukti bahwa benar tahanan dan narapidana narkoba hidup mewah di rumah tahanan dan di LP. Dan, dari data yang diperoleh polisi diketahui bahwa ada beberapa kejadian peredaran narkoba dikendalikan dari dalam LP.

Sayangnya, sidak yang dilakukan Denny Indrayana itu seperti mendahului zamannya sehingga ia kurang mendapatkan dukungan dari Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, dan gebrakan Denny pun meredup.

Ketiga contoh di atas itu diketahui, betapa blusukan itu diperlukan, terutama bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang pelupa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa blusukan itu tidak hanya harus dilakukan pada saat Presiden dan para Menteri mulai menduduki jabatannya, melainkan harus dilakukan terus dari waktu ke waktu.

Oleh karena, birokrasi kita sudah terbiasa bekerja dengan cara yang lama. Mengubahnya tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan waktu yang lama dan pengawasan yang melekat.

Dengan gaya dan cara kerja Presiden dan para menterinya yang blusukan, diharapkan mereka mengetahui secara persis keadaan di lapangan dan perbaikan dapat terus dilakukan. Dalam kaitan itulah, kita sambut baik dan dorong terus gaya dan cara kerja blusukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.