Kompas.com - 15/11/2014, 14:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: James Luhulima

KOMPAS.com - Gaya dan cara kerja blusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri anggota Kabinet Kerja dipersoalkan. Ada yang menganggap, gaya blusukan yang dilakukan Jokowi dan para menterinya itu hanyalah pencitraan belaka.

Padahal, sesungguhnya yang ingin dicapai lewat blusukan adalah untuk melihat sendiri kondisi di lapangan, serta mencari dan mendapatkan data langsung dari tangan pertama.

Saat Presiden Jokowi berkunjung ke lokasi bencana erupsi Gunung Sinabung, 29 Oktober lalu, ia mendapati, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung belum dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Padahal, permintaan izin pinjam pakai kawasan hutan itu sudah diajukan ke Menteri Kehutanan hampir dua tahun lalu.

Presiden Jokowi kemudian menelepon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan menginstruksikan agar izin segera dikeluarkan segera mungkin. Dan, dalam hitungan jam, izin itu dikeluarkan.

Hal ini diceritakan Jokowi di depan peserta acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, 7 November lalu. Ia bercerita, dari hasil blusukan-nya ia mendapati bahwa tantangan terbesar untuk berinvestasi di Indonesia adalah soal perizinan dan pembebasan lahan. ”Kalau mau cepat, orang harus memberikan amplop yang tebal (uang yang banyak). Saya akan kejar ke mana amplop itu diberikan. Sebaliknya, saya akan menindak tegas apabila ada perusahaan yang secara tidak sah memanfaatkan fasilitas yang saya berikan,” ujar Jokowi, yang disambut tempuk tangan meriah dari peserta acara itu.

Blusukan, inspeksi mendadak (sidak), turun ke bawah (turba), atau apa pun namanya, itu penting sekali untuk dilakukan. Oleh karena dengan blusukan, Presiden atau para menteri dapat melihat sendiri keadaan di lapangan yang sebenar-benarnya dan tidak hanya mengandalkan laporan yang asal bapak senang (ABS) yang dibuat staf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seandainya tidak blusukan, bagaimana mungkin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun per tahun, tetapi penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari perikanan tangkap hanya Rp 300 miliar. ”Jelas kita rugi Rp 11 triliun,” kata Susi, 31 Oktober lalu.

Belum lagi dari total subsidi BBM untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun itu, sebanyak 70 persen dinikmati oleh kapal besar berukuran di atas 30 gros ton (GT), yang jumlahnya 5.329 unit. Sementara 30 persen sisanya dinikmati nelayan kapal kecil di bawah 30 GT yang jumlahnya 630.000 unit. Jika Presiden atau menteri tidak blusukan, hal-hal seperti ini terjadi. Pertanyaan yang muncul, mengapa Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melihat atau mengetahuinya?

Ada contoh menarik untuk dikemukakan, yakni apa yang dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada acara serah terima jabatan Menpora, 29 Oktober lalu. Pada saat itu, dengan tegas Imam Nahrawi menyatakan, target Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 adalah peringkat 5 besar. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, bagaimana mungkin Indonesia yang pada Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, berada di peringkat ke-17, dapat naik 12 peringkat dalam waktu hanya empat tahun? Dari cabang olahraga apa saja medali emasnya akan dikumpulkan?

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.