Kompas.com - 15/11/2014, 14:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: James Luhulima

KOMPAS.com - Gaya dan cara kerja blusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri anggota Kabinet Kerja dipersoalkan. Ada yang menganggap, gaya blusukan yang dilakukan Jokowi dan para menterinya itu hanyalah pencitraan belaka.

Padahal, sesungguhnya yang ingin dicapai lewat blusukan adalah untuk melihat sendiri kondisi di lapangan, serta mencari dan mendapatkan data langsung dari tangan pertama.

Saat Presiden Jokowi berkunjung ke lokasi bencana erupsi Gunung Sinabung, 29 Oktober lalu, ia mendapati, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung belum dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Padahal, permintaan izin pinjam pakai kawasan hutan itu sudah diajukan ke Menteri Kehutanan hampir dua tahun lalu.

Presiden Jokowi kemudian menelepon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan menginstruksikan agar izin segera dikeluarkan segera mungkin. Dan, dalam hitungan jam, izin itu dikeluarkan.

Hal ini diceritakan Jokowi di depan peserta acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, 7 November lalu. Ia bercerita, dari hasil blusukan-nya ia mendapati bahwa tantangan terbesar untuk berinvestasi di Indonesia adalah soal perizinan dan pembebasan lahan. ”Kalau mau cepat, orang harus memberikan amplop yang tebal (uang yang banyak). Saya akan kejar ke mana amplop itu diberikan. Sebaliknya, saya akan menindak tegas apabila ada perusahaan yang secara tidak sah memanfaatkan fasilitas yang saya berikan,” ujar Jokowi, yang disambut tempuk tangan meriah dari peserta acara itu.

Blusukan, inspeksi mendadak (sidak), turun ke bawah (turba), atau apa pun namanya, itu penting sekali untuk dilakukan. Oleh karena dengan blusukan, Presiden atau para menteri dapat melihat sendiri keadaan di lapangan yang sebenar-benarnya dan tidak hanya mengandalkan laporan yang asal bapak senang (ABS) yang dibuat staf.

Seandainya tidak blusukan, bagaimana mungkin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun per tahun, tetapi penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari perikanan tangkap hanya Rp 300 miliar. ”Jelas kita rugi Rp 11 triliun,” kata Susi, 31 Oktober lalu.

Belum lagi dari total subsidi BBM untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun itu, sebanyak 70 persen dinikmati oleh kapal besar berukuran di atas 30 gros ton (GT), yang jumlahnya 5.329 unit. Sementara 30 persen sisanya dinikmati nelayan kapal kecil di bawah 30 GT yang jumlahnya 630.000 unit. Jika Presiden atau menteri tidak blusukan, hal-hal seperti ini terjadi. Pertanyaan yang muncul, mengapa Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melihat atau mengetahuinya?

Ada contoh menarik untuk dikemukakan, yakni apa yang dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada acara serah terima jabatan Menpora, 29 Oktober lalu. Pada saat itu, dengan tegas Imam Nahrawi menyatakan, target Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 adalah peringkat 5 besar. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, bagaimana mungkin Indonesia yang pada Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, berada di peringkat ke-17, dapat naik 12 peringkat dalam waktu hanya empat tahun? Dari cabang olahraga apa saja medali emasnya akan dikumpulkan?

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.