Kompas.com - 15/11/2014, 07:33 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
EditorHindra Liauw
KOMPAS.com - Menjelang pemilihan Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo, pengamat politik dan hukum menyampaikan berbagai pandangan tentang kualifikasi Jaksa Agung. Mereka ingin figur yang bersih, jujur, berani, tegas, serta independen dalam memberantas korupsi dan menegakkan hak asasi manusia.

Pandangan ini disetujui baik oleh mereka yang mendukung figur calon dari dalam Kejaksaan Agung maupun mereka yang mendukung calon dari luar. Sesungguhnya, keinginan memiliki Jaksa Agung yang ideal itu merupakan kehendak yang terus hidup dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Aspirasi itu merupakan penolakan keras terhadap penyalahgunaan institusi ini selama hampir 40 tahun oleh para penguasa otoritarian Demokrasi Terpimpin dan otoritarian Orde Baru.

Selama empat dasawarsa, rakyat Indonesia menyaksikan Jaksa Agung sebagai institusi jadi garda hukum terdepan bagi perwujudan stabilitas politik dan keamanan yang dikehendaki oleh penguasa. Juga jadi instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawan politik dan mereka yang kritis terhadap pemerintah.

Pada kurun itu, Jaksa Agung semata mengabdi pada kepentingan kekuasaan, tidak pada kepentingan hukum dan keadilan sebagaimana amanat UUD 1945, dan akhirnya Jaksa Agung terbelenggu dalam pusaran praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Masih jauh dari harapan

Sejak awal reformasi pada 1998 hingga kini, koalisi masyarakat sipil, para penegak hukum—termasuk para jaksa—berusaha mengakhiri praktik penyalahgunaan institusi Jaksa Agung yang telah berjalan hampir empat dasawarsa itu. Upaya yang ditempuh dengan membangun dan mengembangkan institusi Jaksa Agung yang mampu mengedepankan nilai dan norma demokrasi, kedaulatan hukum, dan keadilan. Itu berarti membangun dan mengembangkan struktur dan kultur organisasi kejaksaan baru yang tanggap terhadap tuntutan demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan.

Roh reformasi kejaksaan itu di tuangkan dalam Undang-Undang Kejaksaan (UU No 16/2004), yang menegaskan bahwa kejaksaan merdeka dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Kata merdeka ditegaskan, yang bermakna bahwa jaksa itu bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Inilah jiwa adhyaksa yang bermakna ia hanya mengabdi pada kepentingan hukum, keadilan, demokrasi, dan perlindungan HAM.

Menurut UU Kejaksaan 2004, Jaksa Agung punya tugas dan wewenang, antara lain: (a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan; (b) mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan UU; (c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; dan lain sebagainya. Selain UU itu, berbagai program pelatihan dan pembaruan prosedur serta pengawasan internal dan eksternal melalui komisi kejaksaan dilakukan guna mewujudkan korps adhyaksa yang independen dan profesional.

Namun, sampai saat ini usaha tersebut masih jauh dari harapan. Ditengarai kejaksaan belum sepenuhnya berjaya dalam mengakhiri praktik paternalisme buruk penyebab korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan HAM, Jaksa Agung dan jajarannya belum berhasil mengubah penampilan dan citranya sebagai garda terdepan impunitas pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran berat HAM. Lebih dari itu, dalam hubungannya dengan pemerintah, Jaksa Agung dan jajarannya masih dipersepsi oleh publik sebagai alat kekuasaan yang selalu dapat disalahgunakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X