Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto Ingin Gantikan JK sebagai Ketua PMI

Kompas.com - 14/11/2014, 22:35 WIB

BOGOR, KOMPAS.com- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Titiek Soeharto menyatakan kesiapannya untuk memimpin organisasi kemanusiaan terbesar di tanah air, Palang Merah Indonesia, menggantikan Jusuf Kalla yang masa jabatannya sebagai ketua berakhir Desember 2014.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Antara di Bogor, Jumat, Putri Presiden kedua RI ini menilai PMI memiliki kontribusi besar sebagai organisasi kemanusiaan sejak masa perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai saat ini.

Jika diberi kepercayaan, Titiek berkomitmen untuk membawa PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang maju dan mandiri selama kurun waktu kepemimpinannya periode 2014-2019.

"PMI telah banyak berbuat untuk masyarakat khususnya yang paling rentan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka dalam menghadapi permasalahan bencana maupun tragedi kemanusiaan," kata Titiek.

Titiek mengatakan, sebagai organisasi kemanusiaan internasional, PMI memerlukan sumbangsih dari orang-orang yang ingin berbakti untuk kemanusiaan guna menjadikan organisasi ini manju dan mandiri.

Lebih lanjut Titiek mengatakan, upaya dan kepedulian PMI beserta komponen sumber daya di bidang kemanusian pada permasalahan bencana yang terjadi di lingkup nasional dan internasional, yang diakibatkan karena bencana alam dan akibat ulah manusia atau konflik.

Pada tahun 2004 telah terjadi bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara yang menelan korban jiwa cukup banyak, PMI bersama dengan Palang Merah Negara sahabat menunjukkan existensinya dengan memberikan bantuan dalam respon darurat hingga masa rehabilitasi.

"Palang Merah Indonesia dikenal pula dengan suakrelawannya yang mempunyai dedikasi tinggi dan dikenal tanpa pamrih. Ini adalah gambaran nyata dari sumber daya PMI yang menjadikan organisasi ini terdepan dalam setiap penanganan perasalahan kemanusian yang terjadi," ujar Titiek.

Menurut Titiek, PMI yang dikenalnya selain sukarelawannya juga mempunyai jejaring yang sagat kuat mengakar dari pusat hingga tingkat kecamatan di seluruh bumi nusantara, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mengabdikan diri untuk menjadikan PMI dengan sepenuh hati, jujur dan ihklas serta menjaga kepercayaan masyarakat tentang keberadaan PMI yang tergabung dalam wadah kepengurusan PMI serta dukungan staf yang profesioanal dan berkompeten.

Kegiatan - kegiatan PMI, lanjut Titiek, berjalan dengan baik berkat dukungan masyarakat, pemerintah dan sektor swasta atau korporasi sehingga mewujudkan PMI kuat dalam memberikan pelayanan pada korban bencana, pelayanan sosial dan kesehatan serta donor darah yang merupakan satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sejak awal berdiri pada saat kemerdekaan Indonesia.

"Melihat kiprah dan keberadaan PMI, saya sebagai warga negra yang selama ini juga selalu aktif terlibat dalam kegiatan - kegiatan sosial dengan kelompok sasaran adalah masyarakat melalui wadah antara GNOTA, Beasiswa Supersemar, serta kegiatan lain dalam bidang olah raga," ujar Titiek.

"Semangat pengabdian dan menyalurkan jiwa kepedulian sosial, maka saya Siti Hediati Hariyadi siap untuk membagi waktu dan memberikan kompetensi serta kapasitas yang saya miliki untuk meneruskan PMI sebagai organisasi kemanusian yang maju dan mandiri dengan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PMI periode 2014-2019," lanjut Titiek.

Titik menambahkan dengan semangat untuk melanjutkan keberhasilan para pimpinan PMI terdahulu khususnya Jusuf Kalla yang banyak membantu kemajuan PMI di ditingkat Nasional maupun Internasional, yang mendasarinya untuk mau memimpin PMI ke depan.

"Perjuagan yang akan saya lakukan adalah melahirkan landasan konstitusional PMI (Undang - undang Kepalangmerahan) yang Insya allah dengan posisi saya di parlemen akan mempercepat lahirnya undang undang tersebut, memperkuat kapasitas PMI provinsi-kabupaten-kota (Pengurus, Staf dan Relawan ) selain itu tentunya melanjutkan program program yang telah digagas dan dilaksanakan oleh para ketua umum PMI sebelumnya," ujar Titiek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com