Kompas.com - 14/11/2014, 20:28 WIB
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dihampiri penganut Sunda Wiwitan. Kepada sang menteri, orang tersebut mencurahkan isi hatinya bagaimana selama ini dia diperlakukan diskriminatif.

"Dia bilang, saya penganut Sunda Wiwitan. Saya mau mati saja sulit," ujar Tjahjo ketika berbincang santai dengan wartawan Kompas Gramedia Grup di redaksi Kompas TV, Jumat (14/11/2014).

Bagaimana tidak, sistem pemakaman di Indonesia yang dilakukan berdasarkan agama membuat orang-orang seperti dirinya memang 'sulit mati'. Di pemakaman Kristen ditolak, begitu juga di pemakaman Islam.

"Mau buka lahan pemakaman pun mereka enggak diperbolehkan," lanjut Tjahjo.

Di satu sisi, persoalan lain soal kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia menuai persoalan serius. Ada penganut suatu kepercayaan yang dipaksa untuk menuliskan agama tertentu.

Tjahjo memberi contoh, bagi yang menganut kepercayaan Kejawen dipaksa untuk menuliskan agama Islam pada kolom KTP. Hal itulah yang dianggap Tjahjo merupakan bentuk diskriminatif. Namun parahnya, Tjahjo tidak menampik bahwa ada daerah yang pemerintahan daerahnya memperbolehkan mengosongkan kolom agama pada penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui pemerintah.

Tjahjo menilai, ada ketidakseragaman pemahaman aturan pada pemerintah daerah. "Oleh semua persoalan itu, saya menegaskan, kesepakatan awal kan kolom agama itu boleh dikosongkan. Jadi ya sudah, lakukan saja secara merata," ujar Tjahjo.

Diberitakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berencana mengosongkan kolom agama dalam KTP penganut kepercayaan yang merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah ingin mengakomodasi keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara.

Namun, berita yang beredar di masyarakat berbeda. Publik berpersepsi kolom agama pada seluruh KTP-lah yang akan dihapuskan. Tjahjo menampik persepsi tersebut.

"Kolom agama itu pasti ada karena sudah ada di undang-undang (UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Tidak ada niat kami untuk menghapus itu," kata Tjahjo.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan pengosongan kolom agama tersebut diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah. Selama ini, warga tersebut "dipaksa" menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP.

Akibat paksaan itu, kata Tjahjo, banyak warga yang memilih untuk tidak memiliki KTP. Hal tersebut menghambat kegiatan pencatatan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

Nasional
Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.