Jokowi Didesak Segera Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kompas.com - 14/11/2014, 16:40 WIB
Aksi Kamisan oleh para aktivis HAM, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Istana Negara, Kamis (17/1/2013). Banjir yang mengepung beberapa wilayah di Jakarta ini tak menyurutkan semangat mereka menuntut keadilan. DIAN MAHARANIAksi Kamisan oleh para aktivis HAM, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Istana Negara, Kamis (17/1/2013). Banjir yang mengepung beberapa wilayah di Jakarta ini tak menyurutkan semangat mereka menuntut keadilan.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menunaikan janjinya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jokowi sudah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita.

"Pada Nawa Cita 4, dimana dalam salah satu program prioritasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu," ujar Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron, dalam jumpa pers di Ruang Asmara Nababan, Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2014).

Nur Khoiron mengatakan, bangsa Indonesia, khususnya korban dan keluarga korban, telah terlanjur menaruh harapan besar kepada pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat tersebut.

Di tempat yang sama, anggota Subkom Pemantauan dan Penelitian Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan, penyelesaian kasus HAM berat, bukan lagi ada di tangan DPR ataupun Komnas HAM, melainkan ada di tangan pemerintah. Oleh karena itulah, Natalius menuntut pemerintah untuk segera membuat pengadilan HAM Ad Hoc.

Menurut Natalius, pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Kalau Presiden enggak mau selesaikan, (kemarin) sudah bikin Tim Transisi, kita sudah dipanggil, buat apa kalau ujung-ujungnya tidak bisa membentuk pengadilan HAM Ad Hoc itu," ucap Natalius.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.