Kemendagri: Eksodus di Nunukan, Bukan karena Klaim Kerajaan Malaysia

Kompas.com - 14/11/2014, 13:48 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agus Mulyana membantah bahwa eksodus yang terjadi di tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, karena persoalan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Agus, saat ini kecamatan Lumbis Ogong yang berada di perbatasan dua negara belum pernah dibicarakan oleh Indonesia dan Malaysia.

"Tidak benar bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, yaitu Desa Simantipal, Desa Sinapad dan Desa Sinokod di Kecamatan Lumbis Ogong, diklaim oleh Kerajaan Malaysia sebagai bagian dari wilayah kerajaan tersebut, sekali lagi itu tidak benar," kata Agus, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (14/11/2014).

Yang terjadi, kata Agus, wilayah Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang ada batas negara di dalamnya. Namun, batas itu belum ditegaskan dan ditetapkan dengan pasti secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia.

"Sebagaimana diketahui, batas negara ditetapkan dan dipastikan secara bersama oleh dua pemerintah negara yang saling bertetangga. Dalam konteks ini, batas negara di kawasan Desa Sinapad dan Desa Simantipal memang belum dipastikan dan ditegaskan karena tim dari pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan," papar Agus.


Agus menjelaskan, untuk mengukur dan memetakan suatu segmen batas, dibuat perundingan oleh dua negara, dibahas segmen mana yang akan diukur bersama, besarnya tim, kapan waktunya, dan aspek-aspek lainnya. Jika sudah dicapai kesepakatan, akan dilakukan dengna kerja sama tim terpadu kedua negara sesuai jadwal yang disepakati.

Substansi terkait pengukuran, pemetaan dan penetapan batas, serta beberapa substansi teknis lainnya dibahas dalam suatu forum pertemuan yang diberi nama Forum Joint Indonesia-Malaysia (JIM) yang diketuai bersama oleh Sekjen Kemendagri dan Timbalan Setiausaha dari Kementerian di pihak Malaysia.

Pada tahun 2014 ini, Forum Sidang JIM akan diadakan di Johor, Malaysia pada tanggal 27 November 2014 yang akan datang. 

Sulit akses

Selain persoalan batas negara dengan negara lain, Agus menyadari saat ini banyak desa di perbatasan negara khususnya yang berada di kecamatan Lumbis Ogong sulit aksesibilitasnya ke ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat desa di kawasan perbatasan negara masih tergolong rendah. Namun, Agus menjabarkan pemerintah sedikit membantu melalui kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan pembangunan infrastruktur.

"Dengan akan diterapkannya program dana desa tahun 2015, diharapkan pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan akan dapat berjalan lebih cepat dan kesejahteraan rakyat akan meningkat lebih pesat," katanya. 

Agus mengaku, saat ini banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan adalah hal yang umum terjadi.

"Menurut pendapat saya, hal ini umum terjadi di berbagai tempat dan tidak bisa diartikan bahwa wilayah kita sudah "dicaplok" oleh negara lain," kata Agus.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X