Kompas.com - 14/11/2014, 12:37 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima laporan adanya eksodus warga negara Indonesia di tiga desa perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Merespons informasi ini, menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan tim khusus untuk mencari penyebab eksodus dan solusinya.

"Saya dapat laporan langsung meminta ke Sekretaris BNPP untuk lakukan cek ke sana. Tapi sampai laporan terakhir itu, action-nya belum sampai ke sana, baru ada gejolak keinginan warga, makanya kami kirim tim," ujar Tjahjo, di Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Selain itu, Tjahjo mengaku juga akan segera melakukan rapat terpadu dengan kementerian lain untuk membahas soal perbatasan. Saat ini, ada 187 kecamatan yang terletak di perbatasan yang tengah diinventarisasi kebutuhannya. Menurut dia, persoalan kawasan perbatasan selalu soal pembangunan. Oleh karena itu, untuk membangun daerah-daerah itu, dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain yang memiliki anggaran untuk pembangunan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Masalah mereka hanya kebutuhan infrastruktur jalan, air bersih, dan kesejahteraan," katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengaku tengah mengkaji rencana pemerintah meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk provinsi kepulauan.

"Ini (penambahan) DAK sedang dipertimbangkan, tapi presiden mau DAK itu fokusnya untuk bangun infrastruktur," kata Tjahjo.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia. Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia.

”Sebenarnya eksodus ke Malaysia bukan baru-baru ini. Eksodus terjadi sejak konfrontasi tahun 1965 sampai sekarang. Mereka eksodus bukan untuk menjadi warga sana, tapi karena kesulitan ekonomi. Warga perbatasan ini susah untuk mendapat pekerjaan. Karena mereka mendengar informasi dari keluarga mereka di Malaysia mudah mendapat pekerjaan, lama-kelamaan enak hidupnya di sana, akhirnya menetap,” ujar Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Lewi, di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2014).

Lewi mengatakan, 60 persen warganya lebih memilih tinggal di Malaysia. Selain masalah perekonomian, kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan pun menjadi alasan warga di wilayah perbatasan menetap di Malaysia.

”Dari tiga kelompok desa ini, sekitar 60 persen warganya dari tahun 1965 sampai sekarang eksodus ke Malaysia. Ada keluarga di sana juga mempermudah untuk mendapatkan IC (semacam KTP) karena adanya ikatan keluarga. Bahkan orangtua di sana difasilitasi oleh negara untuk mendapat tunjangan. Biaya hidupnya dipenuhi oleh Pemerintah Malaysia,” kata Lewi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.