Arah Partai Golkar

KOMPAS.com -  Politik internal Partai Golkar saat ini terus bergolak. Ini sebenarnya dinamika wajar sebuah partai besar, tetapi menjadi lebih panas akibat silang pendapat tentang eksistensi dan arah Partai Golkar ke depan.

Kegagalan Partai Golkar mencapai target politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014—meski bersama Koalisi Merah Putih kini menguasai parlemen—sebenarnya telah menyisakan persoalan besar.

Persoalan ini mengurai sejauh mana kinerja politik internal partai yang juga menempatkan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai mandataris Musyawarah Nasional Partai Golkar 2009.

Kegagalan Partai Golkar dalam mencapai seluruh target pada tahun politik 2014 bukanlah semata kegagalan yang datang secara tiba-tiba.

Kegagalan tersebut lahir dari serangkaian program agenda Catur Sukses, mekanisme dan manajemen internal kepartaian yang tidak berjalan baik. Meski demikian, kegagalan tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran tentang bagaimana merespons situasi politik yang dinamis.

Sebaliknya, berbagai evaluasi kritis direspons dengan reaksi emosional, sepihak, dan pragmatis. Hal itu terlihat dari berbagai kebijakan Partai Golkar yang tidak mencerminkan dirinya sebagai partai politik modern, terbuka, dan demokratis.

Kebijakan-kebijakan strategis partai di-drive dan dihasilkan berdasarkan pertimbangan elitis tanpa mempertimbangkan aspirasi komponen Partai Golkar pada tataran bawah (grass root).

Pada kenyataannya, sejumlah kebijakan menuai kegagalan. Tidak hanya agenda besar Partai Golkar untuk meloloskan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden, bahkan sekadar menjadikannya calon wakil presiden pun tidak mampu. Pada akhirnya, dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak maksimal.

Ironisnya, aspirasi kritis yang memunculkan perbedaan pandangan ditanggapi dengan sikap reaktif hingga memosisikan beberapa pengurus Partai Golkar yang dipilih secara demokratis sebagai bentuk penentangan.

Klimaksnya, dua kader Partai Golkar yang terpilih secara demokratis dalam Pemilihan Legislatif 2014, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, memperoleh sanksi pemecatan karena mereka mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014.

Perbedaan pilihan politik yang bersumber dari ide dan gagasan rasional seharusnya direspons dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk menjelaskan pilihan sebagai bentuk pembelaan diri.

Sebab, pilihan politik tersebut merupakan kritik bagi Partai Golkar yang justru menetapkan pilihan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang belum memiliki kejelasan manfaat dan mudarat bagi Partai Golkar ke depan.

Pemecatan dengan alasan perbedaan pilihan politik telah menafikan eksistensi Partai Golkar dengan ”paradigma baru” yang disandangnya. Perbedaan politik tidak lagi dipandang sebagai dinamika politik yang demokratis, tetapi ancaman yang seakan-akan dapat meruntuhkan eksistensi Partai Golkar di mata publik.

Penyelamatan partai

Sejumlah kebijakan Partai Golkar yang dihasilkan dalam masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai pada tahun politik 2014. Elitisme dan pragmatisme kepartaian yang cukup mentradisi menampakkan wajah Partai Golkar yang tidak lagi aspiratif terhadap berbagai masukan yang justru lahir dari rahim konstituennya.

Setelah kisruh pemecatan menuai polemik dan kontroversi, Partai Golkar turut mendorong pengesahan RUU Pilkada yang mengembalikan kewenangan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tangan DPRD. Sebuah keputusan yang berpotensi mencederai, memasung, dan mengembalikan tradisi rezim otoritarian masa lalu.

Pemecatan terhadap Agus Gumiwang dan Nusron Wahid dan keputusan untuk mendukung pilkada lewat DPRD tentu saja mengeliminasi potensi suara Partai Golkar ke depan.

Tidak hanya itu, keputusan sepihak elite Partai Golkar yang me-reshuffle para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) II yang tidak sejalan dengan kebijakan pragmatis Partai Golkar pun secara langsung akan memengaruhi keterwakilan suara Partai Golkar pada tingkar akar rumput di daerah.

Perilaku politik elite Partai Golkar sudah mencerminkan perilaku otoriter dan despotik. Kesewenang-wenangan tidak sekadar menggerus wajah Partai Golkar, tetapi juga menyisakan kekecewaan bagi sebagian besar komponen Partai Golkar yang terepresentasi di tingkat bawah melalui peran vital ketua DPD II.

Kondisi inilah yang semakin menggerus kepentingan Partai Golkar ke depan. Upaya membangkitkan gairah dan energi dari keterpurukan akan menuai jalan terjal mengingat potensi dan mesin kepartaian semakin lama semakin terdegradasi oleh kebijakan yang salah arah. Kondisi ini juga telah mendegradasi daya saing dan nilai tawar Partai Golkar.

Dinamika internal Partai Golkar yang semakin berkembang menunjukkan bahwa kondisi ini tidak lagi cukup dipandang sebelah mata, atau bahkan sebagai rongrongan dan ancaman, melebihi maksud dan itikad baik yang tulus demi kebaikan Partai Golkar masa datang.

Pada gilirannya, kondisi ini memerlukan penyelamatan yang signifikan. Mekanisme dan manajemen kepartaian memerlukan ”suasana baru”. Penyelamatan itu hanya bisa dilakukan dengan membersihkan seluruh anasir yang merupakan bagian dari kekeliruan selama ini.

Agenda penyelamatan Partai Golkar inilah yang perlu segera dilakukan melalui agenda Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Munas ke-9 menjadi tonggak awal konstitusional untuk membangun kembali serpihan-serpihan keterpurukan Partai Golkar demi kejayaan masa depan.

Momentum itu pula yang akan menjadi titik balik bagi perbaikan manajemen internal kepartaian yang berperan dan berperilaku untuk kepentingan partai, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

Yorrys Raweyai
Ketua DPP Partai Golkar