Kompas.com - 14/11/2014, 06:22 WIB
Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Golkar Yorrys Raweyai
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Oleh Yorrys Raweyai

KOMPAS.com -  Politik internal Partai Golkar saat ini terus bergolak. Ini sebenarnya dinamika wajar sebuah partai besar, tetapi menjadi lebih panas akibat silang pendapat tentang eksistensi dan arah Partai Golkar ke depan.

Kegagalan Partai Golkar mencapai target politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014—meski bersama Koalisi Merah Putih kini menguasai parlemen—sebenarnya telah menyisakan persoalan besar.

Persoalan ini mengurai sejauh mana kinerja politik internal partai yang juga menempatkan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai mandataris Musyawarah Nasional Partai Golkar 2009.

Kegagalan Partai Golkar dalam mencapai seluruh target pada tahun politik 2014 bukanlah semata kegagalan yang datang secara tiba-tiba.

Kegagalan tersebut lahir dari serangkaian program agenda Catur Sukses, mekanisme dan manajemen internal kepartaian yang tidak berjalan baik. Meski demikian, kegagalan tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran tentang bagaimana merespons situasi politik yang dinamis.

Sebaliknya, berbagai evaluasi kritis direspons dengan reaksi emosional, sepihak, dan pragmatis. Hal itu terlihat dari berbagai kebijakan Partai Golkar yang tidak mencerminkan dirinya sebagai partai politik modern, terbuka, dan demokratis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan-kebijakan strategis partai di-drive dan dihasilkan berdasarkan pertimbangan elitis tanpa mempertimbangkan aspirasi komponen Partai Golkar pada tataran bawah (grass root).

Pada kenyataannya, sejumlah kebijakan menuai kegagalan. Tidak hanya agenda besar Partai Golkar untuk meloloskan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden, bahkan sekadar menjadikannya calon wakil presiden pun tidak mampu. Pada akhirnya, dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak maksimal.

Ironisnya, aspirasi kritis yang memunculkan perbedaan pandangan ditanggapi dengan sikap reaktif hingga memosisikan beberapa pengurus Partai Golkar yang dipilih secara demokratis sebagai bentuk penentangan.

Klimaksnya, dua kader Partai Golkar yang terpilih secara demokratis dalam Pemilihan Legislatif 2014, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, memperoleh sanksi pemecatan karena mereka mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014.

Perbedaan pilihan politik yang bersumber dari ide dan gagasan rasional seharusnya direspons dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk menjelaskan pilihan sebagai bentuk pembelaan diri.

Sebab, pilihan politik tersebut merupakan kritik bagi Partai Golkar yang justru menetapkan pilihan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang belum memiliki kejelasan manfaat dan mudarat bagi Partai Golkar ke depan.

Pemecatan dengan alasan perbedaan pilihan politik telah menafikan eksistensi Partai Golkar dengan ”paradigma baru” yang disandangnya. Perbedaan politik tidak lagi dipandang sebagai dinamika politik yang demokratis, tetapi ancaman yang seakan-akan dapat meruntuhkan eksistensi Partai Golkar di mata publik.

Penyelamatan partai

Sejumlah kebijakan Partai Golkar yang dihasilkan dalam masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai pada tahun politik 2014. Elitisme dan pragmatisme kepartaian yang cukup mentradisi menampakkan wajah Partai Golkar yang tidak lagi aspiratif terhadap berbagai masukan yang justru lahir dari rahim konstituennya.

Setelah kisruh pemecatan menuai polemik dan kontroversi, Partai Golkar turut mendorong pengesahan RUU Pilkada yang mengembalikan kewenangan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tangan DPRD. Sebuah keputusan yang berpotensi mencederai, memasung, dan mengembalikan tradisi rezim otoritarian masa lalu.

Pemecatan terhadap Agus Gumiwang dan Nusron Wahid dan keputusan untuk mendukung pilkada lewat DPRD tentu saja mengeliminasi potensi suara Partai Golkar ke depan.

Tidak hanya itu, keputusan sepihak elite Partai Golkar yang me-reshuffle para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) II yang tidak sejalan dengan kebijakan pragmatis Partai Golkar pun secara langsung akan memengaruhi keterwakilan suara Partai Golkar pada tingkar akar rumput di daerah.

Perilaku politik elite Partai Golkar sudah mencerminkan perilaku otoriter dan despotik. Kesewenang-wenangan tidak sekadar menggerus wajah Partai Golkar, tetapi juga menyisakan kekecewaan bagi sebagian besar komponen Partai Golkar yang terepresentasi di tingkat bawah melalui peran vital ketua DPD II.

Kondisi inilah yang semakin menggerus kepentingan Partai Golkar ke depan. Upaya membangkitkan gairah dan energi dari keterpurukan akan menuai jalan terjal mengingat potensi dan mesin kepartaian semakin lama semakin terdegradasi oleh kebijakan yang salah arah. Kondisi ini juga telah mendegradasi daya saing dan nilai tawar Partai Golkar.

Dinamika internal Partai Golkar yang semakin berkembang menunjukkan bahwa kondisi ini tidak lagi cukup dipandang sebelah mata, atau bahkan sebagai rongrongan dan ancaman, melebihi maksud dan itikad baik yang tulus demi kebaikan Partai Golkar masa datang.

Pada gilirannya, kondisi ini memerlukan penyelamatan yang signifikan. Mekanisme dan manajemen kepartaian memerlukan ”suasana baru”. Penyelamatan itu hanya bisa dilakukan dengan membersihkan seluruh anasir yang merupakan bagian dari kekeliruan selama ini.

Agenda penyelamatan Partai Golkar inilah yang perlu segera dilakukan melalui agenda Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Munas ke-9 menjadi tonggak awal konstitusional untuk membangun kembali serpihan-serpihan keterpurukan Partai Golkar demi kejayaan masa depan.

Momentum itu pula yang akan menjadi titik balik bagi perbaikan manajemen internal kepartaian yang berperan dan berperilaku untuk kepentingan partai, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

Yorrys Raweyai
Ketua DPP Partai Golkar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.