Kompas.com - 14/11/2014, 06:22 WIB
Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Golkar Yorrys Raweyai
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Klimaksnya, dua kader Partai Golkar yang terpilih secara demokratis dalam Pemilihan Legislatif 2014, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, memperoleh sanksi pemecatan karena mereka mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014.

Perbedaan pilihan politik yang bersumber dari ide dan gagasan rasional seharusnya direspons dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk menjelaskan pilihan sebagai bentuk pembelaan diri.

Sebab, pilihan politik tersebut merupakan kritik bagi Partai Golkar yang justru menetapkan pilihan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang belum memiliki kejelasan manfaat dan mudarat bagi Partai Golkar ke depan.

Pemecatan dengan alasan perbedaan pilihan politik telah menafikan eksistensi Partai Golkar dengan ”paradigma baru” yang disandangnya. Perbedaan politik tidak lagi dipandang sebagai dinamika politik yang demokratis, tetapi ancaman yang seakan-akan dapat meruntuhkan eksistensi Partai Golkar di mata publik.

Penyelamatan partai

Sejumlah kebijakan Partai Golkar yang dihasilkan dalam masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai pada tahun politik 2014. Elitisme dan pragmatisme kepartaian yang cukup mentradisi menampakkan wajah Partai Golkar yang tidak lagi aspiratif terhadap berbagai masukan yang justru lahir dari rahim konstituennya.

Setelah kisruh pemecatan menuai polemik dan kontroversi, Partai Golkar turut mendorong pengesahan RUU Pilkada yang mengembalikan kewenangan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tangan DPRD. Sebuah keputusan yang berpotensi mencederai, memasung, dan mengembalikan tradisi rezim otoritarian masa lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemecatan terhadap Agus Gumiwang dan Nusron Wahid dan keputusan untuk mendukung pilkada lewat DPRD tentu saja mengeliminasi potensi suara Partai Golkar ke depan.

Tidak hanya itu, keputusan sepihak elite Partai Golkar yang me-reshuffle para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) II yang tidak sejalan dengan kebijakan pragmatis Partai Golkar pun secara langsung akan memengaruhi keterwakilan suara Partai Golkar pada tingkar akar rumput di daerah.

Perilaku politik elite Partai Golkar sudah mencerminkan perilaku otoriter dan despotik. Kesewenang-wenangan tidak sekadar menggerus wajah Partai Golkar, tetapi juga menyisakan kekecewaan bagi sebagian besar komponen Partai Golkar yang terepresentasi di tingkat bawah melalui peran vital ketua DPD II.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.