Forum Rektor Minta Kepolisian Tindak Tegas Mahasiswa yang Anarkis Saat Demo BBM

Kompas.com - 13/11/2014, 18:12 WIB
Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Palubuhu KOMPAS.com/ICHA RASTIKARektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Palubuhu
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum rektor universitas-universitas di Makassar meminta Kepolisian untuk menindak tegas mahasiswa jika melakukan tindakan anarkisme saat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Palubuhu mengatakan, para rektor telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan gubernur terkait demo mahasiswa yang terjadi di Makassar pada hari ini. Menurut dia, sejauh ini aparat kepolisian masih bisa mengendalikan massa.

“Jangan kan mahasiswa, apa pun warga sipil melakukan anarkis, melakukan mengganggu hak-hak orang banyak, jelas melanggar aturan, tentu ada sanksinya,” kata Dwia di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Dwia menemui Wapres Jusuf Kalla untuk menyampaikan perkembangan aksi mahasiswa. Ia mewakili Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negara Alauddin, dan Universitas Muhammadiyah.

Kepada Kalla, Dwia menyampaikan bahwa aksi mahasiswa di Makassar masih terkendali. Ia meminta polisi menindak para mahasiswa yang berunjuk rasa jika melakukan aksi seperti membakar ban, menutup jalan, atau perbuatan anarkisme lainnya

“Kami sudah sepakat dengan aparat untuk menjaga suasana kondusif. Kalau ada tindakan yang anarkis, di luar waktu unjuk rasa, silahkan (ditindak),” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa massa yang berunjuk rasa di Makassar tidak sepenuhnya mahasiswa. Saat berunjuk rasa, kata dia, para mahasiswa tidak mengatasnamakan lembaga kampus, melainkan lembaga eksternal yang mereka wakili.

Selain itu, kata Dwia, laporan terakhir dari pihak Kepolisian menyebutkan bahwa pengunjuk rasa yang diamankan dalam demo di Makassar hari ini bukan mahasiswa.

“Laporan terakhir yang ditangkap itu non mahasiswa. Para mahasiswa harus aware, jangan sampai mengatasnamakan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak seperti itu,” kata dia.

Selanjutnya, untuk mencegah gelombang unjuk rasa di kalangan mahasiswa di Makassar meluas, Dwia mengatakan bahwa para rektor akan menyampaikan arahan kepada para mahasiswa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang bertujuan menjadikan sektor pendidikann lebih baik.

“Yang dampaknya perbaikan di sektor pendidikan, infra, jadi memberi pencerahan kepada mahasiswa, bukan persoalan menolak apa menerima,” katanya.

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Makassar di depan kantor DPRD Makassar, sempat ricuh. Petugas Kepolisian sempat mengamankan mahasiswa yang ikut dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X