Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agun: Prestasi Aburizal Tak Ada, Tantangan ke Depan Sudah Berbeda

Kompas.com - 13/11/2014, 10:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menuai banyak protes dari tokoh di internal partainya sendiri. Protes muncul setelah Aburizal disebut ingin kembali menjadi calon ketua umum dan menjegal lawan-lawannya.

"Kalau mau jadi calon ketua umum, jangan jegal-menjegal, itu tidak demokratis," kata politisi Golkar, Agun Gunanjar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.

Agun datang ke Kantor DPP Partai Golkar untuk bertemu dan mengadukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tentang ketidakadilan yang diduga dilakukan Aburizal.

Turut hadir bersama Agun beberapa politisi Golkar yang digadang-gadang akan maju sebagai calon ketua umum, di antaranya Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, Hajriyanto Y Thohari, dan Airlangga Hartanto.

Agun mengungkapkan, banyak rekan sesama politisi Golkar yang menyarankan Aburizal tak kembali maju sebagai calon ketua umum. Alasannya, Aburizal dianggap tak berprestasi selama memimpin Golkar dan gagal memenangkan Pemilu 2014.

"Karena ukuran seseorang maju itu kalau punya prestasi. Nah, prestasi dia (Aburizal) apa?" ujarnya.

Padahal, kata Agun, Golkar mematok target menang pada Pemilu 2019. Mantan Ketua Komisi II ini menilai, pemilu selanjutnya memiliki tantangan berbeda karena banyak dipengaruhi oleh pemilih-pemilih muda yang harus dirangkul dengan cara berbeda.

Menurut Agun, Aburizal akan kesulitan memenangkan Golkar pada Pemilu 2014 dan ia sarankan menempatkan diri sebagai senior partai tanpa menjabat sebagai ketua umum. Pasalnya, usia Aburizal terlampau jauh dengan usia pemilih.

"Prestasinya tidak ada dan tantangan ke depan sudah berbeda," ucap Agun.

Selanjutnya, Agun juga menyampaikan kritik keras karena pengurus Partai Golkar tidak netral dan terlalu mendukung Aburizal. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Rapimnas Golkar yang agendanya untuk menjalankan soliditas dukungan dari DPD I kepada Aburizal Bakrie.

Bagi Agun, rapimnas tidak perlu digelar jika hanya ditujukan untuk membantu menyolidkan dukungan kepada Aburizal. Ia bahkan meminta agenda rapimnas yang rencananya digelar pada 17-18 November 2014 di DI Yogyakarta itu dibahas di rapat pleno pada Kamis (13/11/2014).

"Kalau rapimnas substansinya jangan substansi munas. Kalau tidak demokratis, partai ini akan semakin kecil. Itu sudah terjadi, Hanura, Gerindra, Nasdem, itu semua (lahir) karena manajemen Golkar yang tidak demokratis," ujarnya.

Agun juga mengancam bakal membentuk pengurus Golkar tandingan sebagai bentuk protes pada kepemimpinan Aburizal. Ia menegaskan, ancaman itu bakal benar-benar terwujud jika Aburizal menjegal adanya calon ketua umum lain untuk maju di Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.

Agun menjelaskan, saat ini Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

"Kalau dengan syarat 30 persen (dukungan DPD I), maka hanya dia (Aburizal) yang lolos. Kalau itu terjadi, saya akan bikin DPP tandingan," pungkas Agun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com