Agung Laksono Kritik DPP Golkar karena Terlalu Pro-Aburizal

Kompas.com - 12/11/2014, 21:34 WIB
Agung Laksono. ESTU SURYOWATIAgung Laksono.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengkritik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang terlalu berpihak kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Agung dan Aburizal digadang-gadang menjadi calon ketua umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX.

"DPP sudah berpihak, tidak netral lagi, mengingat incumbent jadi salah satu calon ketua umum lagi," kata Agung saat bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.

Agung mengungkapkan, secara pribadi, ia tak mempermasalahkan siapa yang akan maju dan memimpin Golkar untuk lima tahun ke depan. Dengan catatan, kata Agung, pemimpin tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai Golkar.

Akan tetapi, menurut Agung, persoalan muncul karena ia menganggap DPP Golkar terlalu berpihak kepada Aburizal. Agung menyebutkan, salah satu contohnya terlihat pada penetapan waktu Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada 27 November 2014. Padahal, penentuan waktu pelaksanaan Munas Golkar harus ditetapkan berjenjang melalui rapat pleno dan rapat pimpinan nasional.

"Menurut saya, hal itu sudah jadi sesuatu yang menyimpang dan perlu diluruskan," kata Agung.

Dalam kesempatan ini, Agung mengadukan persoalan-persoalan tersebut kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia datang bersama sejumlah politisi Golkar yang akan maju sebagai calon ketua umum, antara lain Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, dan Airlangga Hartanto.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X