"Aburizal Boleh Maju, tetapi Jangan Pakai Cara Intimidatif"

Kompas.com - 12/11/2014, 21:11 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) saat menghadiri acara Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013). Rapimnas diisi dengan berbagai pembahasan strategis untuk pemenangan Pemilu 2014, dihadiri sejumlah tokoh partai dan pengurus DPD dari 33 provinsi dan akan berlangsung hingga 23 November. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) saat menghadiri acara Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013). Rapimnas diisi dengan berbagai pembahasan strategis untuk pemenangan Pemilu 2014, dihadiri sejumlah tokoh partai dan pengurus DPD dari 33 provinsi dan akan berlangsung hingga 23 November. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengharapkan peluang terbuka bagi semua kader Golkar yang ingin maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar. Menurut Priyo, tidak boleh ada yang menggunakan cara tak sehat untuk menjegal majunya calon lain pada bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar.

"Tidak boleh ada ikhtiar yang tidak lazim di Golkar. Harus dihindarkan, ikhtiar yang tidak adil, mengada-ada, intimidatif, atau cenderung ke arah situ," kata Priyo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Priyo mengungkapkan, AD/ART Partai Golkar mencakup aturan mengenai syarat minimal untuk maju sebagai calon ketua umum, yakni harus mendapat dukungan 30 persen dari DPD tingkat I dan II serta organisasi pendiri. Ia menolak jika ada wacana untuk mengubah aturan itu demi melanggengkan salah satu calon tertentu.

"Tidak boleh ada rancangan-rancangan lain yang bisa dinilai menjegal. Di antaranya adalah tambahan 30 persen dukungan dari Ketua DPD I karena ini tidak baik, mengada-ada, dan kita nilai untuk menjegal," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, ia mendapatkan banyak laporan dari pengurus Golkar di daerah, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku, bahwa ada aturan tak tertulis untuk mewajibkan dukungan bagi calon ketua umum tertentu. Bagi Priyo, hal tersebut merupakan fenomena negatif yang dapat mengancam budaya demokrasi di internal Golkar.

"Pak Aburizal sebaiknya tidak maju, dan memayungi kami saja yang lebih yunior. Akan tetapi, kalau mau maju, tidak boleh dengan cara yang tidak lazim, intimidasi, dan lain-lain," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X