"Aburizal Boleh Maju, tetapi Jangan Pakai Cara Intimidatif"

Kompas.com - 12/11/2014, 21:11 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) saat menghadiri acara Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013). Rapimnas diisi dengan berbagai pembahasan strategis untuk pemenangan Pemilu 2014, dihadiri sejumlah tokoh partai dan pengurus DPD dari 33 provinsi dan akan berlangsung hingga 23 November. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) saat menghadiri acara Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013). Rapimnas diisi dengan berbagai pembahasan strategis untuk pemenangan Pemilu 2014, dihadiri sejumlah tokoh partai dan pengurus DPD dari 33 provinsi dan akan berlangsung hingga 23 November. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengharapkan peluang terbuka bagi semua kader Golkar yang ingin maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar. Menurut Priyo, tidak boleh ada yang menggunakan cara tak sehat untuk menjegal majunya calon lain pada bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar.

"Tidak boleh ada ikhtiar yang tidak lazim di Golkar. Harus dihindarkan, ikhtiar yang tidak adil, mengada-ada, intimidatif, atau cenderung ke arah situ," kata Priyo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Priyo mengungkapkan, AD/ART Partai Golkar mencakup aturan mengenai syarat minimal untuk maju sebagai calon ketua umum, yakni harus mendapat dukungan 30 persen dari DPD tingkat I dan II serta organisasi pendiri. Ia menolak jika ada wacana untuk mengubah aturan itu demi melanggengkan salah satu calon tertentu.

"Tidak boleh ada rancangan-rancangan lain yang bisa dinilai menjegal. Di antaranya adalah tambahan 30 persen dukungan dari Ketua DPD I karena ini tidak baik, mengada-ada, dan kita nilai untuk menjegal," ujarnya.


Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, ia mendapatkan banyak laporan dari pengurus Golkar di daerah, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku, bahwa ada aturan tak tertulis untuk mewajibkan dukungan bagi calon ketua umum tertentu. Bagi Priyo, hal tersebut merupakan fenomena negatif yang dapat mengancam budaya demokrasi di internal Golkar.

"Pak Aburizal sebaiknya tidak maju, dan memayungi kami saja yang lebih yunior. Akan tetapi, kalau mau maju, tidak boleh dengan cara yang tidak lazim, intimidasi, dan lain-lain," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X