Kompas.com - 12/11/2014, 13:33 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. KIH tidak hanya ingin mengubah komposisi alat kelengkapan Dewan, tetapi juga ingin menghapus hak menyatakan pendapat (HMP).

"Ini rahasia negara, tapi intinya yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat dan sebagainya," kata politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung, di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (12/11/2014).

Menurut Pramono, ada beberapa pasal yang dianggap membahayakan sistem presidensial. Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan KIH dan Koalisi Merah Putih akan kembali duduk bersama membicarakan soal substansi revisi dari UU MD3 itu. "Insya Allah, saya meyakini ada titik temu untuk penyelesaiannya," kata dia.

Pada bagian kelima UU MD3 tentang Hak DPR, terdapat tiga hak yang dimiliki DPR, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 79 ayat 4 menyebutkan bahwa hak menyatakan pendapat adalah untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah atau tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau di dunia internasional, dan tindak lanjut pelaksana hak interpelasi, dan hak angket.

Selain itu, hak menyatakan pendapat juga bisa terkait dengan dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melanggar hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Hak menyatakan pendapat ini kerap dikaitkan dengan upaya memakzulkan. Pasal 215 menyebutkan, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR tentang pelanggaran presiden atau wapres terbukti, DPR bisa menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wapres ke MPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.