Mensos: Jangan Khawatir, KPS, JKN, dan BSM Masih Berlaku

Kompas.com - 11/11/2014, 09:24 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) berbincang Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Rakor tersebut mengagendakan persiapan peluncuran program keluarga produktif. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) berbincang Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Rakor tersebut mengagendakan persiapan peluncuran program keluarga produktif.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang merupakan program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masih berlaku hingga kini.

Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika mereka belum terima KKS, KPS tetap berlaku. Kalau mereka belum terima KIS, JKN tetap berlaku. Mereka belum terima KIP, BSM masih berlaku," kata Khofifah di Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut dia, KIS, KIP, dan KKS belum dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan waktu transisi paling tidak setahun dari program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ia menjamin, penerima JKN, BSM, dan KPS akan mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

"Jangan ada yang khawatir. Ini kan banyak yang tanya ini bagaimana kalau enggak terima KKS, KPS tentu berlaku, bagaimana kalau belum terima KIS, JKN tetap berlaku," sambung Khofifah.

Untuk menghimpun masukan masyarakat terkait "kartu sakti" Jokowi tersebut, Kemensos membuka website kawalbansos.com dan www.lapor.ukp.go.id, atau jalur pesan singkat ke nomor 1708.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Khofifah berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan program "kartu sakti" tersebut melalui website dan pesan singkat tersebut.

"Melalui partisipasi publik, diharapkan ketika program ini diluncurkan bersama-sama, kita lakukan pengawalan. Makanya, Kemensos buka Kawalbansos.com," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Nasional
Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.