JK Tawarkan Staf Ahlinya untuk Mengisi Jabatan Staf di Kemenko Kemaritiman

Kompas.com - 10/11/2014, 17:03 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Kemaritiman hingga saat ini masih minim pegawai dan staf ahli. Namun, Kemenko Kemaritiman diminta tidak perlu risau dengan kondisi itu. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya telah menawarkan sejumlah staf ahlinya untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Pak Wapres menawarkan ada pegawai 400 dari Kantor Wapres, banyak ahli-ahli yang dibutuhkan yang bisa diambil,” kata Yuddy seusai menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Senin (10/11/2014).

Yuddy tak menjelaskan berapa banyak ahli yang dapat direkrut untuk mengisi kekosongan jabatan di Kemenko Kemaritiman. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melaksanakan proses rekrutmen untuk mengisi kekurangan tersebut.

“Tidak boleh ada penambahan sesuai petunjuk Pak Wapres. Pendayagunaan aparatur negara tersebut harus mendayagunakan semua potensi yang ada. Kalau di suatu tempat tidak ada dan tempat lain ada, maka bisa dipergunakan sejauh pangkat dan golongannya sama,” ujarnya.

Sementara itu, Yuddy memastikan bahwa proses CPNS yang kini tengah berjalan dapat terus dilakukan. Moratorium PNS baru akan dimulai pada awal tahun 2015 mendatang. “(Rekrutmen PNS) kalau yang berjalan, terus berjalan, Januari baru berhenti,” katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X