Kompas.com - 10/11/2014, 15:44 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, dalam sejarahnya, Indonesia pernah tidak mencantumkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk. Pencantuman kolom agama dilakukan untuk menekan paham komunisme. Paham tersebut dilarang pada masa Orde Baru.

"Kolom agama di KTP ada pada tahun 1967. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1967, di KTP tidak ada kolom agama. Karena kebijakan antikomunis (oleh) Orde Baru, semua WNI harus cantumkan (informasi) agama," ujar Bonar seusai bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Bonar menuturkan bahwa pencantuman agama dalam KTP adalah bentuk kontrol pada masa Orde Baru. Pada masa itu, semua diseragamkan untuk mempermudah pengaturan oleh pihak yang berkuasa. Saat ini, Bonar menyebutkan, hal tersebut tidak lagi relevan.

"Yang terpenting bagaimana memastikan bahwa semua orang Indonesia yang beragama beragam ini bisa dilindungi," kata dia.

Anggota Dewan Nasional Setara Institute, Benny Susatyo, mengungkapkan, pihaknya sangat berharap bahwa kepentingan agama atau kepercayaan di luar enam agama resmi diakomodasi di dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama. (Baca: Setara: Hapus Kolom Agama, atau Semua Agama dan Kepercayaan Bisa Dicantumkan dalam KTP)

"Dengan demikian, kami berharap Undang-undang Perlindungan Umat Beragama harus menjadi musyawarah mufakat semua elemen dari masyarakat sehingga tidak mengatur ritual, ekspresi umat beragama," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menginginkan agar penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi bisa mengosongkan kolom agama dalam KTP. Jika ada pihak yang menolak rencana tersebut, pihaknya meminta agar mereka diberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu. (Baca: Mendagri: Apakah Orang di Luar Penganut 6 Agama Tidak Boleh Punya KTP?)

Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rencana pemerintah untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP bagi para penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.