Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!

Kompas.com - 08/11/2014, 18:54 WIB
sabrina/Kompas.com Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara Gerakan Pramuka
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal persyaratan ketua umum Partai Golkar yang harus mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah. Menurut JK, dalam memilih ketua umum baru, seharusnya cara-cara tidak demokratis dihentikan.

"Partai tonggak demokrasi maka partai itu pun harus demokratis, cara ambil keputusannya, cara cari ketua umumnya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh main belakang itu partai yang betul," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Kalla berkomentar soal ultimatum yang disampaikan tujuh calon ketua umum Partai Golkar terhadap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Mereka meminta agar persyaratan caketum Golkar dikembalikan ke AD/ART. Tuntutan ini ada menyusul syarat yang diberikan Aburizal bahwa calon ketua umum Golkar harus mendapat dukungan pengurus DPD.

Kalla menilai, dalam membuat kebijakan tak boleh ada pemaksaan. Semua harus dilakukan secara demokratis. "Zaman dulu boleh pas orba. Zaman sekarang enggak. Jangan kembali ke orde baru dong," kata dia.

Adapun, berikut isi pernyataan bersama tujuh caketum Partai Golkar yang terdiri dari Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat dan Hajriyanto Y Thohari:

1. Meminta pada Ketum dan DPP Partai Golkar, sebelum menyelenggarakan Rampinas ke-7, segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar, guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas juga mengesahkan panitia Rapimnas ke-7 dan materi-materi yang akan dibawa ke Rapimnas.

2. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas ke-9, DPP Golkar harus mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perihal waktu dan tempat pelaksanaan juga mengesahkan kepanitiaan Munas ke-9 dan menyiapkan segala materi yang akan dibawa ke dalam forum Munas tersebut.

3. Penetapan syarat-syarat calon ketum umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan diputuskan dalam forum Munas Partai Golkar, sehingga tidak perlu ada tambahan atau pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.

4. Dalam rangka pencalonan ketua umum di dalam forum Munas ke-9 Partai Golkar yang akan mendatang, kami kembali mendesak untuk dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif dan sehat sesuai prinsip demokrasi.

5. Apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketum dan DPP Partai Golkar, maka kami tak ikut bertanggung jawab atas segala dampak-dampak dan konsekuensinya


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorGlori K. Wadrianto

Terkini Lainnya

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Nasional
Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Regional
ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

Regional
5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

Regional
Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Nasional
Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Regional
Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nasional
PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

Megapolitan
27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

Regional
Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Nasional
Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Regional
FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

Internasional
Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Nasional
Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Regional

Close Ads X