Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'! - Kompas.com

Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!

Kompas.com - 08/11/2014, 18:54 WIB
sabrina/Kompas.com Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara Gerakan Pramuka
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal persyaratan ketua umum Partai Golkar yang harus mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah. Menurut JK, dalam memilih ketua umum baru, seharusnya cara-cara tidak demokratis dihentikan.

"Partai tonggak demokrasi maka partai itu pun harus demokratis, cara ambil keputusannya, cara cari ketua umumnya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh main belakang itu partai yang betul," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Kalla berkomentar soal ultimatum yang disampaikan tujuh calon ketua umum Partai Golkar terhadap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Mereka meminta agar persyaratan caketum Golkar dikembalikan ke AD/ART. Tuntutan ini ada menyusul syarat yang diberikan Aburizal bahwa calon ketua umum Golkar harus mendapat dukungan pengurus DPD.

Kalla menilai, dalam membuat kebijakan tak boleh ada pemaksaan. Semua harus dilakukan secara demokratis. "Zaman dulu boleh pas orba. Zaman sekarang enggak. Jangan kembali ke orde baru dong," kata dia.

Adapun, berikut isi pernyataan bersama tujuh caketum Partai Golkar yang terdiri dari Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat dan Hajriyanto Y Thohari:

1. Meminta pada Ketum dan DPP Partai Golkar, sebelum menyelenggarakan Rampinas ke-7, segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar, guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas juga mengesahkan panitia Rapimnas ke-7 dan materi-materi yang akan dibawa ke Rapimnas.

2. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas ke-9, DPP Golkar harus mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perihal waktu dan tempat pelaksanaan juga mengesahkan kepanitiaan Munas ke-9 dan menyiapkan segala materi yang akan dibawa ke dalam forum Munas tersebut.

3. Penetapan syarat-syarat calon ketum umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan diputuskan dalam forum Munas Partai Golkar, sehingga tidak perlu ada tambahan atau pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.

4. Dalam rangka pencalonan ketua umum di dalam forum Munas ke-9 Partai Golkar yang akan mendatang, kami kembali mendesak untuk dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif dan sehat sesuai prinsip demokrasi.

5. Apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketum dan DPP Partai Golkar, maka kami tak ikut bertanggung jawab atas segala dampak-dampak dan konsekuensinya


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorGlori K. Wadrianto
Komentar

Terkini Lainnya

Biografi Tokoh Dunia: Walt Disney, Pelopor Kartun Animasi

Biografi Tokoh Dunia: Walt Disney, Pelopor Kartun Animasi

Internasional
Polisi Tak Masalah soal Tren Foto Jakarta Sepi Asal Warga Berhati-hati

Polisi Tak Masalah soal Tren Foto Jakarta Sepi Asal Warga Berhati-hati

Megapolitan
Rizieq Dikabarkan akan Pulang, Sandiaga Berharap Jakarta Tetap Kondusif

Rizieq Dikabarkan akan Pulang, Sandiaga Berharap Jakarta Tetap Kondusif

Megapolitan
Tagih Janji PM India, Pria Ini Jalan Kaki 1.350 Km ke New Delhi

Tagih Janji PM India, Pria Ini Jalan Kaki 1.350 Km ke New Delhi

Internasional
Hujan dan Angin Kencang di Aceh, Perjalanan Ferry Dibatalkan hingga Banyak Rumah warga Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Aceh, Perjalanan Ferry Dibatalkan hingga Banyak Rumah warga Rusak

Regional
Cari Buaya di Teluk Jakarta, Sandiaga Akan Bentuk Tim Khusus

Cari Buaya di Teluk Jakarta, Sandiaga Akan Bentuk Tim Khusus

Megapolitan
Gerindra: Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar Rusak Kredibilitas Pemerintah

Gerindra: Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar Rusak Kredibilitas Pemerintah

Nasional
Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Ini Langkah Pertama M Iriawan

Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jabar, Ini Langkah Pertama M Iriawan

Regional
Diserbu Wisatawan, Jalur Yogyakarta-Wonosari Padat Merayap hingga 15 Km

Diserbu Wisatawan, Jalur Yogyakarta-Wonosari Padat Merayap hingga 15 Km

Regional
M Iriawan: Kalau Saya Tidak Netral, Sayang Karier Saya

M Iriawan: Kalau Saya Tidak Netral, Sayang Karier Saya

Regional
10 Kasus Ular Vs Manusia di Indonesia

10 Kasus Ular Vs Manusia di Indonesia

Regional
Sandiaga: Pak SBY Titip Pesan, Insya Allah Kita Bersama-sama di 2019

Sandiaga: Pak SBY Titip Pesan, Insya Allah Kita Bersama-sama di 2019

Megapolitan
Sembunyikan Sepeda hingga Ikan Koi, Pencuri di Tangerang Akan Dites Kejiwaan

Sembunyikan Sepeda hingga Ikan Koi, Pencuri di Tangerang Akan Dites Kejiwaan

Megapolitan
Pengunjung Meningkat, Sampah Berserakan di Taman Margasatwa Ragunan

Pengunjung Meningkat, Sampah Berserakan di Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.720 Personel Kepolisian Disiagakan Hadapi Lonjakan Arus Balik di Jakarta Pusat

1.720 Personel Kepolisian Disiagakan Hadapi Lonjakan Arus Balik di Jakarta Pusat

Megapolitan

Close Ads X