Kompas.com - 07/11/2014, 18:01 WIB
Pemain film sekaligus anggota DPR RI, Rachel Maryam Sayidina didampingi suaminya, Edwin Aprihandono melakukan konferensi pers terkait pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang di salah satu jejaring sosial, di Bird Cage Cafe, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).  TRIBUN JAKARTA/JEPRIMA Pemain film sekaligus anggota DPR RI, Rachel Maryam Sayidina didampingi suaminya, Edwin Aprihandono melakukan konferensi pers terkait pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang di salah satu jejaring sosial, di Bird Cage Cafe, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR  Fraksi Gerindra Rachel Maryam minta peluncuran 'kartu sakti' presiden Joko Widodo ditunda. Menurut Rachel, program yang disebut-sebut andalan pemerintah tersebut masih diliputi sejumlah persoalan mendasar.

"Ditunda dulu. Direncanakan dulu ya dengan baik dan matang," ujar Rachel melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (7/11/2014).

"Toh ini bukan keadaan yang mendesak kan. KIS (Kartu Indonesia Sehat) sudah ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang fungsinya sama. Untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Mandiri)," lanjut dia.

Persoalan mendasar yang dimaksudnya yakni tiadanya payung hukum program 'kartu sakti' tersebut. Padahal, seluruh program kebijakan pemetintah memerlukan payung hukum agar kebijakan itu legal sesuai hukum dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Rachel mengerti bahwa Jokowi-JK ingin cepat-cepat merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat. Apalagi, wacana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah semakin santer terdengar dan 'kartu sakti' itu disebut-sebut sebagai jaring pengaman ekonominya.

"Namun, tetap saja ini harus direncanakan secara matang dan membuat payung hukum. Kalau seperti ini ada kesan pemerintah Jokowi terlalu buru-buru dan gegabah," lanjut Rachel.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, beberapa waktu lalu. Program itu menuai kritik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu kritik dilontarkan politisi PKS Fahri Hamzah. Dia memertanyakan tender fisik kartu pada kartu sakti itu. Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR RI.

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11/2014).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Nasional
Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

Nasional
Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Nasional
Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.