Datangi KPK, Menko Perekonomian Laporkan Harta Kekayaannya

Kompas.com - 06/11/2014, 11:24 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperbaharui laporan harta kekayaannya. Ia tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB, dengan menumpang mobil dinas menteri Toyota Crown Royal Saloon bernomor polisi RI 16.

"Baru sepuluh hari ya (setelah dilantik), kan masih boleh sampai akhir bulan (melaporkan harta kekayaan)," kata Sofyan sebelum masuk ke gedung KPK.

Sofyan menjelaskan, lima tahun terakhir, ia berada di luar pemerintahan dan berkecimpung di dunia profesional. Setelah ditunjuk sebagai menteri, Sofyan lalu melepas 12 jabatan di perusahaan swasta. Namun, Sofyan enggan menyebut berapa nilai hartanya terakhir.

"Alhamdulillah sebagai profesional cukup lumayan gitu, ya," ujarnya.

Sofyan mengaku sebelumnya sudah empat kali melaporkan harta kekayaannya, yakni tahun 2001, 2004, 2007, dan 2009.

"Waktu 2007 kan pergantian dari Menkominfo menjadi Menteri BUMN, 2009. Selesai tugas saya lapor lagi," ujar Sofyan.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di situ acch.kpk.go.id, laporan terakhir harta kekayaan Sofyan yang dipublikasi, yakni pada 1 November 2004. Jumlah harta kekayaannya saat itu sebesar Rp 5.218.428.924 dan 91.670 dolar Amerika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga kini, sebanyak empat menteri di Kabinet Kerja yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Selain Sofyan, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah menyerahkan laporan hartanya ke KPK.

Namun, format laporan yang diberikan Yuddy tidak sesuai dengan format yang ditetapkan KPK sehingga masih harus memperbaikinya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X