Menaker: WNA yang Kerja di Indonesia Jangan Cuma Bisa Bilang "Selamat Pagi" dan "Terima Kasih"

Kompas.com - 06/11/2014, 07:23 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memeriksa kondisi penampungan tenaga kerja indonesia saat melakukan inspeksi mendadak di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014). Dalam sidak kali ini Menaker menemukan sejumlah pelanggaran di antara lain tempat tidur yang tidak layak dan penampungan yang tertutup. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memeriksa kondisi penampungan tenaga kerja indonesia saat melakukan inspeksi mendadak di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014). Dalam sidak kali ini Menaker menemukan sejumlah pelanggaran di antara lain tempat tidur yang tidak layak dan penampungan yang tertutup.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, standar kompetensi tenaga kerja harus ditingkatkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. Peningkatan standar itu, kata dia, tak hanya bagi warga Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri, tetapi juga warga negara asing (WNA) yang akan bekerja di Indonesia.

Hanif mencontohkan, setiap WNI yang akan bekerja di Australia, misalnya, harus memiliki skor TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimal 550. Hal serupa, menurut dia, juga harus diterapkan kepada setiap WNA yang akan bekerja di Indonesia.

"Kemampuan TOEFL Indonesia-nya berapa? Jangan sampai cuma bisa ngomong selamat pagi sama terima kasih langsung bisa kerja di sini," kata Hanif, di Bogor, Rabu (5/11/2014).

Contoh lain, kata dia, seorang koki asal luar negeri juga harus dapat menjamin bahwa masakan yang ia masak, halal. 


Hanif menambahkan, tugas Kementerian Tenaga Kerja bukan hanya mengurus terkait penyedia lapangan pekerjaan. Menurut dia, yang bertugas menyediakan hal itu adalah kementerian lain yang memang memiliki kerja sama dengan perusahaan baik dalam atau luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan hanya bertugas mengatur regulasi untuk menjamin perlindungan bagi tenaga kerja.

"Selain juga memberikan fasilitas percepatan pelatihan atau masifitas pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja," kata Hanif.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X