"Hari ini kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya surprise atas kondisi yang ada," ujar Susi saat rapat kerja dengan DPD RI, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).
Susi mengatakan, dalam rapat bersama Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit soal pertahanan maritim Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. TNI Angkatan Laut memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Namun, hanya sebanyak 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Akan tetapi, setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan.
Kondisi yang sama dihadapi Polri. Dari 490 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu hanya dua jam. Parahnya lagi, kata Susi, kapal-kapal yang beroperasi hanya bisa dijalankan 10 hari dalam satu bulan.
"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan? Kecuali semua equipment dipakai maksimal, baru kita tambah," lanjut dia.
Rapat kerja Susi dan para pejabat eselon I dan II dengan DPD RI berlangsung sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.45 WIB. Rapat ini membahas sejumlah persoalan kemaritiman di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo serius menyelesaikan persoalan illegal fishing di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.