MUI Dinilai Tak Paham Tujuan Uji Materi UU Perkawinan

Kompas.com - 05/11/2014, 17:50 WIB
Pemohon uji materi Undang-Undang Perkawinan, Rangga Sujud Widigda (kiri) dan Damian Agata Yuvens (kanan). KOMPAS.com/Icha RastikaPemohon uji materi Undang-Undang Perkawinan, Rangga Sujud Widigda (kiri) dan Damian Agata Yuvens (kanan).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon uji materi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rangga Sujud Widigda, menilai, perwakilan MUI yang memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (5/11/2014), tidak memahami maksud gugatan yang diajukannya.  

"Tadi MUI kentara sekali, katanya pemohon menyimpangkan agama. Jadi, sepertinya kami mau hapus undang-undang," ujar Rangga, saat ditemui seusai persidangan di Mahakamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu.

Rangga mengatakan, sebagai pihak pemohon, ia ingin mengklarifikasi bahwa pengajuan uji materi undang-undang tersebut bertujuan agar MK melakukan revisi terhadap bunyi salah satu pasal perkawinan. Menurut Rangga, uji materi ini karena adanya multi tafsir atas ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Lebih lanjut, ia mengatakan, yang menjadi permasalahan adalah mengenai siapa yang berhak menafsirkan pasal tersebut terhadap masing-masing agama. Selama ini, menurut dia, yang berhak menafsirkan hal itu hanya petugas catatan sipil. Hal ini mengakibatkan, petugas catatan sipil seringkali menolak mencatat perkawinan yang berbeda agama.

"Kalau sekarang, yang berhak cuma petugas catatan sipil. Itu yang mau kita ubah. Ini permohonan untuk penyelarasan penafsiran," kata Rangga.

Sebelumnya, perwakilan MUI yang dihadirkan sebagai pihak terkait, Luthfi Hakim mengatakan, cara pandang pihak pemohon terlalu dangkal saat mengajukan uji materi UU Perkawinan. Ia juga menilai permohonan tersebut merupakan upaya pembenaran terhadap pernikahan berbeda agama. Padahal, menurut MUI, agama Islam dengan tegas melarang pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X