Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Jusuf Kalla Minta UP4B Dijadikan Lembaga Permanen

Kompas.com - 04/11/2014, 19:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dijadikan lembaga permanen. Saat ini, UP4B berstatus lembaga ad hoc atau lembaga sementara di bawah Wapres. UP4B dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 dengan masa tugas hingga 2014.

"Jadi, Pak Wapres meminta supaya karakter dan sifatnya tidak lagi ad hoc. Bagaimana ke depannya, ya kita pelajari dulu," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Andi mendatangi Kantor Wapres bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Andi, pihaknya telah meminta arahan Presiden mengenai upaya penguatan tiga unit di bawah Wapres. Selain UPB4, unit di bawah Wapres lainnya adalah Sekretariat Wapres dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dalam pertemuannya dengan Wapres, Andi dan Pratikno mendapatkan arahan agar sebisa mungkin mengintegrasikan UP4B ke kementerian atau lembaga terkait. Hal ini, kata dia, bertujuan memperkuat dan mempercepat pembangunan di Papua.

Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Setneg dan Seskab akan melakukan evaluasi, kemudian menyusun penataan lembaga-lembaga.

Pratikno membenarkan penguatan UP4B ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla untuk membangun wilayah timur Indonesia.

"Intinya meningkatkan efektivitas, menggerakkan pemerintahan secara keseluruhan untuk fokus ke yang kita sebutnya membangun dari timur selain dari utara," ujar Pratikno.

UP4B dibentuk akhir 2011 dan mulai efektif bekerja 2012. Unit itu dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. UP4B dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011.

UP4B memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2014 dan berkedudukan di ibu kota Provinsi Papua. UP4B dipimpin Bambang Dharmono yang masa tugasnya akan berakhir pada Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com