Seleksi CPNS Dimoratorium, Penerimaan Guru dan Tenaga Medis Tetap Berjalan

Kompas.com - 04/11/2014, 17:20 WIB
Ilustrasi tes CPNS TRIBUN / HERUDINIlustrasi tes CPNS
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) memastikan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) tidak akan mengganggu proses seleksi CPNS 2014 yang sedang berlangsung. Pemerintah juga tetap memberikan ruang kepada tenaga guru dan medis, mengingat jumlahnya yang masih kurang.

"Proses seleksi dan rekrutmen CPNS yang sudah ada tetap berjalan dan lebih dimaksimalkan agar mendapatkan calon aparatur pemerintah yang andal dan berkualitas," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (4/11/2014), seperti dikutip Antara.

Herman menjelaskan, secara filosofi, moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi apakah sumber daya aparatur pemerintah yang saat ini berjumlah 4.036.000 juta orang sudah maksimal dalam bekerja.

Menurut dia, untuk memastikan kebijakan dan program yang akan dilakukan pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo berjalan baik, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi PNS yang sudah ada.

Ia mengatakan, melalui moratorium PNS, akan dikaji secara saksama dan mendalam kondisi pegawai yang ada untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian. Untuk itu, perlu dikaji ulang sumber daya manusia aparatur pemerintahan seperti apa yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan visi yang dicanangkan pemerintah baru.

Herman menambahkan, kebijakan moratorium adalah media untuk mengevaluasi agar langkah yang dilakukan ke depan benar-benar maksimal menyelesaikan persoalan tentang birokrasi dan kepegawaian.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, pemerintah tidak akan melakukan penerimaan PNS sambil melihat perkembangan terbaru ke depan. (Baca: Moratorium CPNS Akan Berlangsung 5 Tahun)

"Kebijakan itu diambil untuk mengefektifkan PNS yang sudah ada, seiring dengan dilakukan audit organisasi melihat tingkat kebutuhan pegawai agar kinerja aparatur pemerintah benar-benar produktif melayani masyarakat dengan maksimal," kata Yuddy.

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X