ICW Minta Menteri yang Tak Laporkan Harta Kekayaan Sebaiknya Mundur - Kompas.com

ICW Minta Menteri yang Tak Laporkan Harta Kekayaan Sebaiknya Mundur

Kompas.com - 02/11/2014, 16:37 WIB
TRIBUN NEWS / DANY PERMANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja dan istri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar para menteri di Kabinet Kerja melaporkan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera. Koordinator ICW Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Emerson Yuntho mengatakan akan mengirimkan surat terkait hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

“Kalau yang belum, suruh mengundurkan diri. Jangan cuma beri frame mendukung korupsi, tapi menterinya sendiri enggak melakukan itu (laporkan harta kekayaan),” ujar Emerson, di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

ICW, kata Emerson, akan memberikan tenggat selama sepekan, sebelum mengirimkan surat tersebut.

Menurut dia, adanya menteri yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sebab, menteri pada Kabinet Jokowi-JK dipercaya bebas korupsi.

"Untuk menyerahkan laporan saja belum dilakukan, pantaslah masyarakat curiga,” pungkas Emerson.

Sebelumnya, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, hingga saat ini, belum ada menteri di Kabinet Kerja yang melaporkan maupun memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK. “Untuk menteri-menteri di Kabinet Kerja, hingga hari ini belum ada yang melaporkan,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut Johan, semua penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya saat diangkat maupun setelah menjabat. Batas waktu pelaporan dua hingga tiga bulan setelah menjabat posisi penyelenggara negara.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri

Terkini Lainnya

JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

Nasional
KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

Regional
Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Internasional
Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Internasional
Mendekati Pemilu 2019, Jumlah DPT di Gunungkidul Melonjak Ribuan Orang

Mendekati Pemilu 2019, Jumlah DPT di Gunungkidul Melonjak Ribuan Orang

Regional
Studi: James Bond adalah Seorang Pecandu Alkohol

Studi: James Bond adalah Seorang Pecandu Alkohol

Internasional
Ma'ruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Ma'ruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Nasional
Korban Penipuan DP Rumah Murah di Tangsel Bertambah

Korban Penipuan DP Rumah Murah di Tangsel Bertambah

Megapolitan
Promo, Kartu Jak Lingko Dijual Rp 10.000 hingga Akhir Tahun

Promo, Kartu Jak Lingko Dijual Rp 10.000 hingga Akhir Tahun

Megapolitan
Datangi Kediaman Ma'ruf Amin, PCNU Tangsel Nyatakan Dukungan

Datangi Kediaman Ma'ruf Amin, PCNU Tangsel Nyatakan Dukungan

Nasional
E-KTP Ditemukan Tercecer di Duren Sawit, Polisi Periksa Staf Dukcapil

E-KTP Ditemukan Tercecer di Duren Sawit, Polisi Periksa Staf Dukcapil

Megapolitan
Didatangi Tim OSO, Bawaslu Akan Minta KPU Segera Laksanakan Putusan PTUN

Didatangi Tim OSO, Bawaslu Akan Minta KPU Segera Laksanakan Putusan PTUN

Nasional
Fakta di Balik Kunjungan SBY di Gunungkidul, Menyanyi 'Ojo Podo Nelongso' hingga Makan Bakso Rp 12.500

Fakta di Balik Kunjungan SBY di Gunungkidul, Menyanyi "Ojo Podo Nelongso" hingga Makan Bakso Rp 12.500

Regional
KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Nasional
Pemprov Banten Lepas Saham BJB, Ridwan Kamil Usul Penggantian Nama

Pemprov Banten Lepas Saham BJB, Ridwan Kamil Usul Penggantian Nama

Regional

Close Ads X