Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/11/2014, 23:42 WIB


BOGOR, KOMPAS.com
- Kedekatan personal antara Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Wali Kota Bogor Bima Arya bisa menjadi jembatan dalam menjalankan terobosan.

Antara lain merealisasikan dan menterjemahkan jargon politik revolusi mental di program-program pemerintahan.

"Bisa jadi hubungan kedekatan ini akan sangat memudahkan mentransfer dan mengimplementasikan konsep-konsep revolusi mental. Kota Bogor bisa menjadi pilot project-nya," kata Yuddy, saat berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Jabar, Sabtu (1/11/2014) malam.

Terlebih, lanjut Yuddy, Bima Arya memiliki kemampuan yang baik sebagai kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Salah satunya menjadikan Kota Bogor sebagai zona Integritas, di mana dalam program tersebut mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan transparansi dalam anggaran," tutur Yuddy.

Yuddy optimistis bahwa revolusi mental dapat diwujudkan, seperti halnya dalam kunjungan yang dilaksanakannya hari ini. Wali Kota Bogor mengundang juga Wakil Wali Kota Usmar Hariman, Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, perwakilan anggota dewan, dan pejabat SKPD.

"Dalam kunjungan ini, Wali Kota tidak sendiri tapi juga mengundang semua jajarannya, jadi ada trasnfer gagasan ke jajaran di bawahnya bagian dari percepatan revolusi mental," ucap Yuddy.

Yuddy menambahkan, revolusi mental dimulai dari cara berpikir dan paradigma untuk seluruh birokrat yang selama ini berpikir secara priyayi sekarang berubah menjadi pelayan masyarakat.

"Jadi birokrat di daerah itu tidak lagi jadi priyayi, mereka harus berpikir untuk melayani masyarakat, turun ke lapangan, menemui warganya, tanpa ada protokoler, langsung turun meninjau, jadi kelihatan apa yang sesungguhnya telah dijalankan," ujar Yuddy.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut positif apa yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB, dan siap untuk menjalankannya secara bertahap.

"Ini menarik, karena sudah saatnya pejabat pemerintahan yang dulunya berpikir priyayi, kini berpikir sebagai pelayan masyarakat. Turun langsung ke rakyat," tukas Bima.

Bima mengatakan, pihaknya telah memulai birokrasi reformasi dari awal pemerintahannya. Termasuk menjadikan Bogor sebagai Kota Zona Integritas, di mana pemerintahannya menjalin kerja sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kita sudah mengeluarkan kebijakan untuk seluruh pejabat eselon II melaporkan harga kekayaannya kepada negara, termasuk juga kedepan pejabat eselon III, hingga camat dan lurah wajib melaporkan kekayaannya," jelas Bima Arya.

"Kita akan minta bimbingan dari KPK karena untuk mengisi laporan tersebut cukup sulit," pungkas Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Alasan PPP Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Alasan PPP Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
TPN Minta Pendukung Pasang Gambar Ganjar-Mahfud di Warung dan Kemasan Makanan-Minuman

TPN Minta Pendukung Pasang Gambar Ganjar-Mahfud di Warung dan Kemasan Makanan-Minuman

Nasional
Aksi Prabowo Masak, Makan, dan Joget di Cilincing, Ajak Warga Dengar Musik daripada Pidato

Aksi Prabowo Masak, Makan, dan Joget di Cilincing, Ajak Warga Dengar Musik daripada Pidato

Nasional
PPP Akui Ikut Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden pada RUU DKJ

PPP Akui Ikut Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden pada RUU DKJ

Nasional
Datangi Daerah dengan Potensi Suara Kecil, Ganjar: Pemimpin Dengarkan yang Terpencil

Datangi Daerah dengan Potensi Suara Kecil, Ganjar: Pemimpin Dengarkan yang Terpencil

Nasional
Dewas KPK Duga Firli Bahuri Tak Jujur Isi LHKPN

Dewas KPK Duga Firli Bahuri Tak Jujur Isi LHKPN

Nasional
Bicara Masalah Pupuk, Ganjar: Kalau Belum Tuntas, Biar Saya Tuntaskan

Bicara Masalah Pupuk, Ganjar: Kalau Belum Tuntas, Biar Saya Tuntaskan

Nasional
Dewas KPK: Firli Beberapa Kali Bertemu dan Berkomunikasi dengan SYL, Layak Dibawa Ke Sidang Etik

Dewas KPK: Firli Beberapa Kali Bertemu dan Berkomunikasi dengan SYL, Layak Dibawa Ke Sidang Etik

Nasional
Sudah Berkarier 34 Tahun, Ridwan Mansyur Mengaku Tak Ada Beban Jadi Hakim MK

Sudah Berkarier 34 Tahun, Ridwan Mansyur Mengaku Tak Ada Beban Jadi Hakim MK

Nasional
Singgung soal Ketimpangan, Cak Imin Sebut Jutaan Hektar Tanah Dikuasai Segelintir Orang

Singgung soal Ketimpangan, Cak Imin Sebut Jutaan Hektar Tanah Dikuasai Segelintir Orang

Nasional
Kubu Anies-Imin Anggap Debat Tanpa Saling Sanggah Bakal Rugikan Masyarakat

Kubu Anies-Imin Anggap Debat Tanpa Saling Sanggah Bakal Rugikan Masyarakat

Nasional
Kapolri Tunjuk Brigjen Himawan Bayu Aji Jadi Dirtipidsiber Bareskrim Polri

Kapolri Tunjuk Brigjen Himawan Bayu Aji Jadi Dirtipidsiber Bareskrim Polri

Nasional
Beroperasi 45 Hari, Rumah Sakit Apung PIS dan doctorSHARE Tangani Warga Seget yang Kurang Mampu

Beroperasi 45 Hari, Rumah Sakit Apung PIS dan doctorSHARE Tangani Warga Seget yang Kurang Mampu

Nasional
Singgung Hasil Pilgub Jateng 2013, TPN Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Singgung Hasil Pilgub Jateng 2013, TPN Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Nasional
Wamenkumham Diduga Pakai Duit Rp 1 Miliar dari Pengusaha Tambang untuk Pencalonan Ketua Pelti

Wamenkumham Diduga Pakai Duit Rp 1 Miliar dari Pengusaha Tambang untuk Pencalonan Ketua Pelti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com