Romy: Silakan Cek, Muktamar PPP di Jakarta Tidak Kuorum

Kompas.com - 01/11/2014, 22:17 WIB
KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Ketua Umum PPP M Romahurmuziy memerintahkan Fraksi PPP untuk melayangkan surat protes dan mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPR RI. Ini merupakan salah satu hasil Rapimnas PPP yang dibacakan pada Rabu (29/10/2014).


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, M Romahurmuziy, menilai muktamar yang digelar kelompok pendukung Suryadharma Ali di Jakarta tidak sah secara politik maupun yuridis. Secara politik, mukmatar tersebut tidak memenuhi kuorum, yakni dihadiri lebih dari setengah dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC).

"Secara yuridis dia sudah selesai dengan Kemenkum HAM. Secara politik, dia tidak dihadiri oleh lebih dari separuh DPW dan DPC sehingga yuridis dan politis muktamar di (Hotel) Sahid ini tidak memiliki landasan," kata Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Pria yang biasa disapa Romy ini mengatakan bahwa 28 DPW yang hadir dalam muktamar di Jakarta itu hanyalah data yang diklaim panitia. Ia menyatakan bahwa DPW dan DPC yang secara penuh menghadiri mukmatar tersebut jumlahnya hanya lima, yakni Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.

"Silakan cek ketua dan sekretaris 28 DPW yang ada ini, hari ini, kemarin, atau kemarinnya posisinya di mana," kata Romy.

Sebelumnya, Romy menginstruksikan agar semua pimpinan DPW dan DPC PPP tidak menghadiri muktamar yang dilaksanakan oleh kelompok Suryadharma pada 30 Oktober 2014. Menurut dia, hasil muktamar yang sah adalah yang digelar di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu.

Rommy beralasan, pengurus harian DPP PPP hasil Muktamar Surabaya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan ini juga dianggap sebagai legitimasi bahwa konflik di internal PPP sudah selesai.

Sementara itu, Suryadharma menyampaikan adanya ancaman dari Romy kepada DPC/DPW agar tidak menghadiri muktamar di Jakarta. Para pimpinan DPC/DPW tersebut, menurut Suryadharma, mengaku diancam akan dicoret dari kepengurusan partai.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X