"KMP dan KIH Harus Rekonsiliasi, lalu Kerja, Kerja dan Kerja"

Kompas.com - 01/11/2014, 15:50 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasional Demokrat, PPP, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB) melayangkan pernyataan tentang mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Pimpinan DPR dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusi anggota dewan. KOMPAS / HERU SRI KUMOROAnggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasional Demokrat, PPP, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB) melayangkan pernyataan tentang mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Pimpinan DPR dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusi anggota dewan.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri menegaskan perlunya rekonsiliasi di antara dua kekuatan politik di DPR, yakni fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

"Persepsi publik kini mengarah ke dua hal atas DPR RI ini. Pertama, harus rekonsiliasi. Kedua, DPR harus segera kerja, kerja, dan kerja," ujar Ronald dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

Bentuk rekonsiliasi tersebut, lanjut Ronald, dapat dimulai dengan perubahan aturan main dalam pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR, yakni dengan merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta Tata Tertib DPR.

Selanjutnya, proses pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan proses yang demokratis sekaligus memberi ruang kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen.

"Jika dua langkah bentuk rekonsiliasi itu tidak dilakukan, konflik akan berkepanjangan," ujar Ronald.

Menurut Ronald, jika konflik tidak segera diselesaikan, dampak negatifnya bakal lebih terasa. Misalnya, dapat mengganggu fungsi struktur pemerintah serta mengganggu komunikasi antara parlemen dan lembaga tinggi negara.

Ia menambahkan, dalam situasi inilah komitmen elite politik di parlemen untuk menjaga demokrasi diuji. Kedua kekuatan politik harus menanggalkan kepentingan masing-masing agar program pemerintahan dapat berjalan. 

Fraksi kubu KIH menolak kepemimpinan DPR yang dikuasai fraksi kubu KMP. Mereka lalu membentuk jajaran pimpinan DPR tandingan, dan akan dilanjutkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Mereka mendesak agar kursi pimpinan alat kelengkapan DPR dibagi secara proporsional.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X