Keluar dari Jebakan Involusi

Kompas.com - 31/10/2014, 14:57 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Ignas Kleden

KOMPAS.com - Setiap bangsa mengalami bahwa tidak ada perkembangan sosial yang bersifat unilinear, bagaikan jalan lurus ke depan dengan gerak maju yang serba mulus. Selalu ada faktor-faktor obyektif yang dapat menghambat.

Sekalipun demikian, kemajuan tak hanya ditentukan oleh faktor-faktor obyektif, tetapi juga oleh peranan subyektivitas orang-orang yang terlibat di dalamnya, Kemajuan demokrasi di Indonesia yang tadinya banyak dipuji dunia luar telah menandai tahun-tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peralihan pimpinan nasional yang berlangsung tanpa krisis politik adalah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Tak ada lagi "perang suksesi".

Memang, konflik horizontal masih muncul di sana-sini, dan beberapa aksi teroris masih terjadi, demikian pula ketegangan sektarian antarkelompok. Meski demikian, pemerintahan berjalan tanpa krisis politik. Rakyat menikmati kebebasan menyatakan pendapat, sementara pers Indonesia tak lagi diintimidasi intervensi penguasa. Di atas semuanya, dunia menaruh hormat yang tinggi karena rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat secara langsung, mulai tingkat tertinggi menyangkut presiden dan anggota DPR hingga tingkat paling bawah dalam pemilihan kepala desa.

Kemudian dalam kampanye calon presiden di televisi tahun ini muncul pertanyaan dari pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, apakah pemilihan kepala daerah masih perlu diteruskan secara langsung atau sebaiknya melalui DPRD. Alasannya, pemilihan langsung banyak bersangkut paut dengan hubungan kedaerahan dan kekerabatan serta mudah menimbulkan konflik horizontal, di samping membutuhkan biaya amat besar. Pemilihan tak langsung oleh DPRD akan menghemat triliunan rupiah. Jokowi menjawab, hal terpenting dalam pemilihan langsung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Persoalan biaya dan penyelesaian konflik horizontal adalah masalah teknis yang harus diselesaikan dan bisa diselesaikan.

Jangan salahkan rakyat

Dengan argumen-argumen yang solid, banyak penulis telah membantah keberatan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Tulisan ini memilih untuk memberi perhatian khusus kepada alam pikiran atau visi soal perkembangan sosial. Pada titik inilah dipertaruhkan subyektivitas dalam menghadapi kemajuan. Rakyat kita sering dipersalahkan dalam banyak hal, tetapi rakyat tidak bisa dipersalahkan karena meluasnya praktik politik uang di Indonesia. Siapa yang mulai memperkenalkan politik uang?

Dengan pasti bisa dikatakan, politik uang berawal dari para elite politik karena merekalah yang mempunyai dana dan kemudian percaya bahwa kehendak rakyat dapat dibeli dengan uang. Lalu terjadilah transaksi, lalu berkembanglah jual-beli suara. Dalam jual-beli ini, lambat laun permintaan suara oleh para elite politik terus meningkat sehingga, sesuai dengan mekanisme pasar, permintaan yang meningkat akan menaikkan harga suara pemilih. Transaksi jadi mahal dan menyebabkan pemilihan kepala daerah memerlukan biaya tinggi, bahkan sangat tinggi.

Namun, biaya tinggi hanyalah akibat politik transaksional yang diperkenalkan elite politik. Ironis sekali bahwa yang merupakan akibat ini kemudian dijadikan sebab dan alasan dalam menolak pemilihan langsung dan menggantinya dengan pemilihan tak langsung oleh DPRD. Padahal, biaya tinggi itu bisa diatasi kalau para elite politik menghentikan praktik politik uang, sambil mendidik masyarakat bahwa pemilihan bukanlah pasar gelap dengan tawar-menawar secara liar, tetapi hak dan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang layak dan sanggup memimpin mereka meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kesejahteraan dengan keadilan.

Tentu saja setiap kampanye perlu biaya  (untuk transportasi, iklan, atribut, konsumsi pertemuan, dan lain-lain). Namun, biaya kampanye tidak perlu mencakup dana untuk membujuk konstituen dan membeli suara mereka. Sayangnya, setelah politik transaksional ini menjadi amat mahal, rakyat kembali dipersalahkan seakan mereka belum cukup matang untuk memilih secara langsung sehingga pemilihan kepala daerah harus diserahkan kembali ke DPRD.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Glenn Fredly

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Glenn Fredly

Nasional
Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Nasional
Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Nasional
Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X