Kompas.com - 30/10/2014, 18:26 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Usep Setiawan

KOMPAS.com - Akhirnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan 34 nama menteri dan kabinet yang dinamainya Kabinet Kerja. Kehadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi salah satu pembeda antara postur Kabinet Kerja dan kabinet sebelumnya.

Jokowi memercayakan Ferry Mursyidan Baldan—politisi Partai Nasdem yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar—sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kehadiran Kementerian Agraria meniupkan angin segar bagi kita yang mendambakan penyelesaian masalah-masalah agraria yang kronis dan genting. Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, maraknya sengketa dan konflik agraria, kapitalisme dan sektoralisme dalam kebijakan, serta degradasi ekologi menuntut penuntasan segera.

Kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria terus berubah dari masa ke masa. Komitmen JKW-JK untuk "menjalankan kembali" reforma agraria dan "menghidupkan kembali" Kementerian Agraria patut diapresiasi sekaligus disikapi secara kritis.

Kita memahami hubungan agraris warga negara dengan tanahnya abadi dan hakiki. Hubungan manusia dengan tanahnya berupa "pemilikan", dan/atau "penguasaan", atau bisa juga "pemanfaatan", dan/atau "penggunaan". Sumber agraria bisa berupa tanah, lahan pertanian, hutan, kebun, tambang, laut, pesisir, pantai, lembah, bukit, danau, sungai, dan sebagainya. Cakupan pengertian tanah dan kekayaan alam yang terkandung dalam pengertian "agraria" bersifat kompleks. Kompleksitas keagrariaan ini menyangkut aspek sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, religi, bahkan pertahanan dan keamanan. Perhatian terhadap masalah agraria makin penting mengingat sebagian besar penduduk sangat bergantung pada tanah masih melarat.

Mayoritas rakyat miskin di Indonesia hidup di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan di pedesaan dan pedalaman. Beragam profesi, seperti petani, buruh tani, petani penggarap, dan nelayan tradisional, serta masyarakat adat menjadi realitas sosial yang masih jauh dari kesejahteraan. Kajian kelembagaan agraria menggambarkan: kewenangan yang tersebar di banyak instansi tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, cenderung ego sektoral, tarik-menarik, hingga ketegangan kepentingan antarinstansi. Selama ini, tidak menyatunya arah dan kebijakan agraria nasional menghambat pencapaian tujuan umum pembangunan nasional: kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Pembentukan Kementerian Agraria sebaiknya diabdikan untuk memperkuat dan memudahkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dalam satu arah kebijakan bagi pelaksanaan reforma agraria sejati.

Kelembagaan agraria

Eksistensi Kementerian Agraria hendaknya penggabungan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945. Kementerian Agraria hendaknya mengoordinasikan perencanaan pemilikan, penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan atas seluruh tanah tanpa terkotak-kotak menjadi kawasan hutan dan hutan secara nasional, hingga detail tata ruang dan melakukan pencegahan perusakan rencana tata guna tanah, serta melakukan administrasi pendaftaran dan hak atas tanah seperti halnya selama ini dilakukan BPN.

Kebijakan satu peta

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X