Selamat Datang Kementerian Agraria

Kompas.com - 30/10/2014, 18:26 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Usep Setiawan

KOMPAS.com - Akhirnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan 34 nama menteri dan kabinet yang dinamainya Kabinet Kerja. Kehadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi salah satu pembeda antara postur Kabinet Kerja dan kabinet sebelumnya.

Jokowi memercayakan Ferry Mursyidan Baldan—politisi Partai Nasdem yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar—sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kehadiran Kementerian Agraria meniupkan angin segar bagi kita yang mendambakan penyelesaian masalah-masalah agraria yang kronis dan genting. Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, maraknya sengketa dan konflik agraria, kapitalisme dan sektoralisme dalam kebijakan, serta degradasi ekologi menuntut penuntasan segera.

Kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria terus berubah dari masa ke masa. Komitmen JKW-JK untuk "menjalankan kembali" reforma agraria dan "menghidupkan kembali" Kementerian Agraria patut diapresiasi sekaligus disikapi secara kritis.

Kita memahami hubungan agraris warga negara dengan tanahnya abadi dan hakiki. Hubungan manusia dengan tanahnya berupa "pemilikan", dan/atau "penguasaan", atau bisa juga "pemanfaatan", dan/atau "penggunaan". Sumber agraria bisa berupa tanah, lahan pertanian, hutan, kebun, tambang, laut, pesisir, pantai, lembah, bukit, danau, sungai, dan sebagainya. Cakupan pengertian tanah dan kekayaan alam yang terkandung dalam pengertian "agraria" bersifat kompleks. Kompleksitas keagrariaan ini menyangkut aspek sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, religi, bahkan pertahanan dan keamanan. Perhatian terhadap masalah agraria makin penting mengingat sebagian besar penduduk sangat bergantung pada tanah masih melarat.

Mayoritas rakyat miskin di Indonesia hidup di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan di pedesaan dan pedalaman. Beragam profesi, seperti petani, buruh tani, petani penggarap, dan nelayan tradisional, serta masyarakat adat menjadi realitas sosial yang masih jauh dari kesejahteraan. Kajian kelembagaan agraria menggambarkan: kewenangan yang tersebar di banyak instansi tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, cenderung ego sektoral, tarik-menarik, hingga ketegangan kepentingan antarinstansi. Selama ini, tidak menyatunya arah dan kebijakan agraria nasional menghambat pencapaian tujuan umum pembangunan nasional: kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Pembentukan Kementerian Agraria sebaiknya diabdikan untuk memperkuat dan memudahkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dalam satu arah kebijakan bagi pelaksanaan reforma agraria sejati.

Kelembagaan agraria

Eksistensi Kementerian Agraria hendaknya penggabungan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945. Kementerian Agraria hendaknya mengoordinasikan perencanaan pemilikan, penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan atas seluruh tanah tanpa terkotak-kotak menjadi kawasan hutan dan hutan secara nasional, hingga detail tata ruang dan melakukan pencegahan perusakan rencana tata guna tanah, serta melakukan administrasi pendaftaran dan hak atas tanah seperti halnya selama ini dilakukan BPN.

Kebijakan satu peta

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X