Jokowi Ternyata Sudah Diperiksa untuk Kasus Obor Rakyat

Kompas.com - 30/10/2014, 16:18 WIB
Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri telah memintai keterangan Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan petinggi Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriosa.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius juga membenarkan Jokowi telah diperiksa penyidik.

"Sudah diperiksa (Jokowi, red), saya lupa tanggalnya. Berkasnya juga sudah di Kejaksaan Agung," kata Suhardi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Menurut informasi, Jokowi diperiksa penyidik pada 17 Oktober 2014 atau sebelum dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi saat itu sudah mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama pemeriksaan berlangsung, Jokowi membantah informasi yang tak benar mengenai dirinya.

Kasus Obor Rakyat selama ini sempat berlarut pasalnya penyidik sulit mencocokkan jadwal pemeriksaan Jokowi sebagai korban lantaran kesibukannya saat menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. (Baca: Kasus "Obor Rakyat", Polri Tunggu Celah Waktu Jokowi untuk Periksa)

Penyidik telah menetapkan status tersangka pada Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan penulisnya Darmawan Sepriyosa. Keduanya dijerat Pasal 310 dan Pasal 311, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Nasional
Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X