Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Salahkan Jokowi jika Harga BBM Naik

Kompas.com - 30/10/2014, 15:07 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM) menjadi salah satu ujian pertama bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, Jokowi menjadi tokoh yang paling disalahkan oleh publik. Hal itu terlihat dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

"Sebesar 51,20 persen publik akan menyalahkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Hanya 32,40 persen yang menyalahkan DPR," ujar anggota tim riset LSI, Rully Akbar, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Rully mengatakan, sebagai Presiden, Jokowi akan menjadi sasaran kekecewaan rakyat, terutama rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dukungan terhadap Jokowi akan merosot tajam karena pada saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu, masyarakat "wong cilik" merupakan basis utama pendukung Jokowi.

Menurut Rully, Jokowi harus mempunyai opsi B untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat. Jokowi, kata Rully, harus membuat suatu kebijakan yang populer agar masyarakat tidak merasa terbebani akibat kenaikan BBM. (Baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

"Kebijakan populis lain harus segera diimplementasikan, misalnya saja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi, masyarakat tahu subsidinya ke mana," ucap Rully.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 27-28 Oktober 2014. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 respons dan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.

LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.

Pemerintah dipastikan akan menaikkan harga BBM sebelum 1 Januari 2015. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji program perlindungan sosial yang tepat sasaran sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com