Fadli Zon Tantang Presiden Jokowi

Kompas.com - 30/10/2014, 10:35 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat pemilihan dan penetapan pimpinan di Komisi II DPR, Kompleks Gedung Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Indra Akunto/KOMPAS.comWakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat pemilihan dan penetapan pimpinan di Komisi II DPR, Kompleks Gedung Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tantangan itu dilontarkan Fadli terkait permintaan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat agar Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Permintaan perppu itu lebih konyol lagi," kata Fadli, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Fadli menjelaskan, tak ada alasan bagi Presiden Jokowi menerbitkan perppu tentang UU MD3. Selain tak ada alasan mendesak, penerbitan perppu itu juga bakal dianggap kental aroma politik. (Baca: KIH Minta Jokowi Terbitkan Perppu UU MD3 untuk Pilih Ulang Pimpinan DPR)

Bagi Fadli, sikap fraksi yang tergabung dalam KIH sudah di luar batas. Ia menilai langkah politik yang diambil sangat salah kaprah dan membahayakan proses demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia.

"Saya tantang Jokowi berani enggak (keluarkan perppu)? Kalau bisa semena-mena begitu, bisa bubar negara ini," ujarnya.

Seperti diberitakan, DPR terbelah. Pimpinan DPR, Rabu (29/10/2014), tetap melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan meski hanya dihadiri lima fraksi. Sementara lima fraksi lainnya menolak dan membentuk pimpinan tandingan.

Sampai kemarin malam, pimpinan DPR telah menetapkan pimpinan di sembilan komisi, yaitu Komisi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan X. Pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi V dan XI baru akan dilakukan Kamis ini.

Pemilihan pimpinan alat kelengkapan ini hanya dihadiri lima fraksi dari partai-partai bukan pendukung pemerintah, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sementara itu, lima fraksi dari partai pendukung pemerintah memboikot karena menolak pemilihan pimpinan dilakukan dengan sistem paket, bukan proporsional berdasarkan perolehan kursi. Mereka menolak sistem paket karena tidak akan mengakomodasi mereka di jajaran pimpinan alat kelengkapan.

Daftar nama anggota Fraksi PPP yang dijadikan dasar oleh pimpinan DPR juga dianggap bukan daftar nama yang sah. Kelima fraksi ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Hanura, dan PPP. Mereka pun mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR dan membuat pimpinan tandingan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Nasional
Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Nasional
Alasan Yasonna Jemput Langsung Maria Pauline dari Serbia

Alasan Yasonna Jemput Langsung Maria Pauline dari Serbia

Nasional
Ini Alasan PDI-P Ganti Rieke Diah Pitaloka di Posisi Baleg DPR...

Ini Alasan PDI-P Ganti Rieke Diah Pitaloka di Posisi Baleg DPR...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X