Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhuk dan HAM Ingin Para Narapidana Sudah Sarjana Saat Keluar Rutan

Kompas.com - 30/10/2014, 06:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan sejumlah persoalan yang akan menjadi fokus di bawah kepemimpinannya. Salah satunya, kata Yasonna, kelebihan kapasitas di rumah-rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

"Di mana-mana di Indonesia, kapasitas baik rutan atau lapas punya masalah overcrowding yang sangat tidak manusiawi. Termasuk di Rutan Cipinang salah satunya," ujar Laoly, di Jakarta, Rabu (29/10/2014) malam.

Selain mencari solusi untuk menangani kelebihan kapasitas rutan, ia juga akan merumuskan program untuk memenuhi hak pendidikan bagi para narapidana. Ia menyebutkan, program yang akan digagas adalah bekerja sama dengan universitas swasta dan membuka kelas di rumah tahanan.

"Saya juga akan mengkoordinasikan dengan menteri pendidikan supaya mereka tidak bosan. Di sini mereka kuliah, keluar-keluar sudah sarjana," ujarnya.

Menurut Laoly, rumah tahanan kelebihan kapasitas karena didominasi oleh pelaku kejahatan narkoba. Ia menilai, terpidana kasus narkoba yang merupakan pemakai sebaiknya dimasukkan ke rumah rehabilitasi.

"Boleh dia menjalani prosesnya dulu berapa tahun biar kapok kemudian baru direhab sebelum keluar. Karena narkoba dalam kriminologi itu victim less crime, ia tidak mematikan orang tapi mematikan dirinya sendiri untuk pengguna," kata Laoly.

Mengenai kemungkinan pemakai narkoba direhabilitasi, menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk merumuskan kebijakan dan menindaklanjuti konsep rehabilitasi.

Sementara, mengenai penambahan jumlah rumah tahanan, Laoly menganggapnya sulit tercapai karena anggaran yang terbatas. Selain itu, kata Laoly, kelebihan muatan dapat diatasi dengan cara redistribusi tahanan ke rumah tahanan yang masih lengang.

"Memang ada persoalan kadang keluarga keberatan. Tapi ini kan kebijakan negara daripada mereka berpanas-panasan di sini," ujar Laoly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com