Presiden Jokowi Siapkan Jaksa Agung dari Luar Partai Politik

Kompas.com - 29/10/2014, 21:57 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja, Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja, Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo akan segera mengangkat jaksa agung baru menggantikan Basrief Arief yang sudah pensiun. Keputusan Presiden untuk pengangkatan jaksa agung pun sudah disiapkan.

"Keppresnya sudah siap kalau Jokowi mau langsung menetapkan jaksa agung-nya tinggal tanda tangan," kata mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Andi yang sebentar lagi akan dilantik sebagai sekretaris kabinet itu mengaku sudah ada satu nama yang disiapkan dalam keppres itu. Namun, dia tak mau menyebutkan identitas calon jaksa agung itu.

Andi hanya menuturkan bahwa calon jaksa agung yang akan dipilih Jokowi akan berasal dari non-partai politik. "Kecenderungannya kan non-partai, apakah eksternal atau internal. Keinginan Presiden agar menjaga jaksa agung tidak terpengaruh pada kepentingan politik," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui keppres pengangkatan jaksa agung sudah dia siapkan. Namun, Pratikno membantah bahwa sudah ada satu nama yang ditulis dalam keppres tersebut.

"Keppresnya sudah disiapkan, tapi namanya kosong. Drafnya sudah ada, menunggu Presiden, nanti Presiden yang mengisi," kata Pratikno.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu pun mengelak saat ditanya apakah HM Prasetyo atau Andhi Nirwanto yang akan mengisi posisi jaksa agung tersebut. "Belum ada," ujar Pratikno.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X