Kompas.com - 29/10/2014, 15:22 WIB
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dianggap berpotensi melanggar konstitusi. Dosen Program Studi Pasca Sarjana Universitas Nasional Rumainur Tanjung mengatakan, seleksi penerimaan tersebut merupakan salah satu hak warga negara yang diatur dalam undang-undang.

"Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jangan sampai hak konstitusi seseorang dihalangi oleh rencana moratorium CPNS," ujar Rumainur melalui siaran pers, Rabu (29/10/2014).

Rumainur menilai, pemerintah terlalu gegabah dengan rencana moratorium CPNS tanpa mengkajinya lebih mendalam. Apalagi, kata dia, pemerintah tidak memberikan penjelasan mengenai latar belakang akan ditetapkannya kebijakan tersebut kepada masyarakat.

"Seharusnya pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, kemudian disampaikan kepada publik. Publik enggak tahu, tiba-tiba pemerintah bikin kebijakan yang tentunya akan menuai kecaman publik," ujarnya.

Rumainur mengatakan, platform pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Jika rencana moratorium tetap berjalan, kata dia, justru akan menjadi blunder bagi pemerintahannya.

"Jangan sampai rencana pemerintah moratorium CPNS justru blunder bagi pemerintahan Jokowi karena berlawanan dengan platformnya," kata Rumainur.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai tahun 2015 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, moratorium akan berlangsung hingga lima tahun. (Baca: Moratorium CPNS Akan Berlangsung 5 Tahun)

Moratorium ini, jelas Yuddy, untuk memberikan ruang kepada pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada saat ini. Yuddy mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian terkait rasio jumlah pegawai negeri yang tepat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Terkait rencana moratorium ini, Yuddy mengaku telah dipanggil oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tadi saya dipanggil oleh Wapres soal itu (moratorium). Pastinya itu juga yang diamanahkan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan aparatur sipil negara. Beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy.

Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah dilakukan moratorium CPNS pada tahun 2011. Moratorium berlaku hingga Desember 2012. Saat itu, alasan moratorium karena pemerintah ingin melakukan penataan birokrasi yang gemuk. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Prank' Baim Wong dan Wibawa Polri

"Prank" Baim Wong dan Wibawa Polri

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Ada Perusahaan Besar di Daerah, tapi Lingkungan Sekitarnya Miskin

Jokowi: Jangan Sampai Ada Perusahaan Besar di Daerah, tapi Lingkungan Sekitarnya Miskin

Nasional
Jokowi Yakin Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh di Atas 5,44 Persen pada Kuartal Ketiga

Jokowi Yakin Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh di Atas 5,44 Persen pada Kuartal Ketiga

Nasional
Polri Gelar Sidang Etik AKP Rifaizal Samual Terkait Kasus Brigadir J Hari Ini

Polri Gelar Sidang Etik AKP Rifaizal Samual Terkait Kasus Brigadir J Hari Ini

Nasional
Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Nasional
Empat Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi Tahap 1, Ini Penjelasan KPU

Empat Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi Tahap 1, Ini Penjelasan KPU

Nasional
Pemerintah Akan Santuni Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pemerintah Akan Santuni Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Kapolri Jenguk Korban Luka-luka Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Jenguk Korban Luka-luka Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Saya Paling Tidak Senang, kalau di Dalam Negeri Ada, Kita Masih Impor

Jokowi: Saya Paling Tidak Senang, kalau di Dalam Negeri Ada, Kita Masih Impor

Nasional
Anggota Komisi X Desak agar Peristiwa Kanjuruhan Dilakukan Investigasi Menyeluruh

Anggota Komisi X Desak agar Peristiwa Kanjuruhan Dilakukan Investigasi Menyeluruh

Nasional
Polri Sebut Rekomendasi Mahfud soal Perombakan Divisi Propam Harus Lewat Proses Analisis dan Kajian

Polri Sebut Rekomendasi Mahfud soal Perombakan Divisi Propam Harus Lewat Proses Analisis dan Kajian

Nasional
Jokowi: Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Covid-19 Justru Semakin Tak Baik

Jokowi: Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Covid-19 Justru Semakin Tak Baik

Nasional
PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.