Kompas.com - 27/10/2014, 17:23 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengakui, sebagian internal partainya memang kecewa karena hanya mendapatkan empat kursi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, partainya tidak akan mengajukan protes dan menerima keputusan tersebut dengan besar hati.

"Mungkin kita sebagian besar memang kecewa, tapi itu adalah bukti kenegarawanan dan keikhlasan kita di internal PDI-P," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).

Basarah menyadari, jumlah empat menteri yang diberikan kepada PDI-P tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah 109 kursi PDI-P di DPR periode 2014-2019. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa yang hanya memiliki 47 kursi di DPR juga mendapat empat kursi menteri.

Namun, Basarah sadar bahwa penentuan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

"Kita harus hormati hak prerogatif Presiden. PDI-P adalah partai yang menghormati hak prerogatif Presiden. Dengan anggota PDI-P yang ada saat ini, kita sudah kita berterima kasih, meskipun jumlahnya sama dengan PKB," ujarnya.

Sebelumnya, politisi PDI-P Tubagus Hasanuddin protes atas keputusan Jokowi yang hanya memberikan empat kursi menteri kepada PDI-P. Menurut dia, keputusan itu tidak proporsional.

Ia juga menyebut adanya protes dari kader PDI-P berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes. (Baca: Cuma Dapat 4 Menteri, Internal PDI-P Protes Jokowi)

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

1. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI-P)
2. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (PDI-P)
3. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDI-P)
4. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDI-P)
5. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (PKB)
6. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir (PKB)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
8. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem)
11. Menko Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno (Nasdem)
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
13. Menteri Perindustrian: M Saleh Husin (Hanura)
14. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.