Kompas.com - 27/10/2014, 14:30 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com - Meskipun lebih lambat dari rencana, pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diyakini menghasilkan nama menteri yang lebih bersih dari berbagai kasus. Antusiasme dan keyakinan publik juga terhitung tinggi menyambut kabinet yang dijanjikan Presiden Jokowi segera tancap gas untuk bekerja. Jajak pendapat Kompas ini dilakukan sebelum susunan kabinet akhirnya diumumkan kemarin.

Sepekan terakhir, publik menyaksikan dinamika penyusunan kabinet baru pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Media berulang kali menampilkan berita tentang sejumlah tokoh yang datang ke Istana Presiden.

Meski hingga akhir pekan lalu, ketika hasil jajak pendapat ini ditulis, susunan kabinet baru belum diumumkan, publik tetap antusias mengikuti berita. Jajak pendapat pekan lalu memperlihatkan 7 dari setiap 10 responden mengikuti berita di media massa yang menayangkan persiapan pembentukan kabinet.

Berbeda dengan proses penyusunan kabinet pada masa pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK terbilang lebih lambat mengumumkan kabinet. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2004-2009, misalnya, mengumumkan susunan kabinet pada malam hari setelah dilantik siang harinya. Sementara kabinet pemerintahan Yudhoyono periode kedua diumumkan sehari setelah pelantikan.

Perbedaan ini terkait dengan cara Jokowi-JK yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi nama-nama calon menteri.

Bagi publik, pelibatan KPK dan PPATK ini merupakan mekanisme yang diapresiasi dan diharapkan bisa menjamin sosok bersih yang lebih bersih masuk di kabinet. Pandangan ini disuarakan 66,5 persen responden jajak pendapat.

Keputusan Jokowi-JK untuk melibatkan KPK dan PPATK juga memiliki arti penting dalam proses politik. Tidak hanya sebagai metode untuk menyaring, tetapi juga dapat membantu Jokowi-Jusuf Kalla menghadapi tekanan partai politik ataupun kelompok kepentingan. Sejumlah tokoh partai batal masuk kabinet karena memperoleh catatan dari KPK berupa coretan stabilo "merah" ataupun "kuning".

Argumen stabilo merah ataupun kuning ini menjadi landasan bagi Jokowi-JK untuk menolak calon yang berpotensi bermasalah dengan hukum meskipun diusulkan partai pengusungnya.

Secara umum, tidak kurang dari 67,2 persen responden menyatakan percaya Jokowi-JK mampu mengatasi tekanan dari partai pengusungnya, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Meskipun demikian, jika ditelisik, keyakinan responden pemilih Prabowo-Hatta tidak sebesar keyakinan pemilih Jokowi-JK. Separuh bagian pemilih Prabowo (51,4 persen) meragukan Jokowi-JK akan mampu menghadapi tekanan partai politik dalam menyeleksi sosok menteri. Sementara 77,8 persen pemilih Jokowi-JK sangat yakin keduanya mampu menghadapi tarik-menarik kepentingan parpol pengusung dan pendukungnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X