Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Puan Maharani, Salah Satu Menteri Koordinator di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 26/10/2014, 18:26 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Puan Maharani ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namanya disebut sebagai menteri dalam pengumuman yang dilakukan oleh Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla, di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Berikut profil putri kandung Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu:

Nama Lengkap             : Puan Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 6 September 1973
Agama                         : Islam
Jabatan                        : Anggota DPR RI (2014-2019)
Alamat Kantor             : Gedung MPR/DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10220

PENDIDIKAN :
Umum :
- SD Perguruan Cikini ( 1985 )
- SMP Perguruan Cikini ( 1988 )
- SMA Perguruan Cikini ( 1991 )
- Jurusan Komunikasi Massa Fakultas FISIP Universitas Indonesia Jakarta ( 1997 )
 
PERJALANAN KARIER :
Legislatif :
- DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2009 - 2014 )
- DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2014 - 2019 )

KEGIATAN LAIN :
- Ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat DPP PDI Perjuangan ( 2005 - 2010 )
- Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDIP ( 2010 - 2015 )
 
KELUARGA :
- Hapsoro (suami)
- Anak : 2 orang
- M. Taufiq Kiemas (bapak)
- Megawati Soekarnoputri (ibu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com