Mengenal Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM

Kompas.com - 26/10/2014, 18:22 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2012). Diskusi membahas saling bongkar korupsi di partai politik.


JAKARTA, KOMPAS.com
- Yasonna Hamonangan Laoly ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Berikut profil Yasonna Laoly:

Nama Lengkap:
Yasonna Hamonangan. Laoly

Tempat, Tanggal Lahir:
Tapanuli Tengah/Sumatera Utara, 27 Mei 1953

PENDIDIKAN:
Umum:
- SR Katholik Sibolga (1965)
- SMP Negeri I Sibolga (1968)
- SMA Katholik Sibolga (1971)
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) (1978)
- Master of Sience Virginia Commonwealth University, AS (1986)
- Doctor (Ph.D) North Carolina State University, AS (1994)

Khusus :
- Kursus Guru Kader Nasional PDI Perjuangan
- Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem, Virginia (1984)

PERJALANAN KARIER:
Pekerjaan:
- Ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas HKBP Nommensen, Medan (1994 - 1998)
- Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan (1998 - 1999)
- Dosen Pascasarjana (Magister Hukum), Medan (2000)

Legislatif:
- DPRD Provinsi dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) (1999 - 2004)
Keterlibatan dalam Organisasi :
- Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- DPR dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2004 - 2009 )

Keterlibatan dalam Organisasi :
- Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- DPR dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) (2009 - 2014)

KEGIATAN LAIN :
- Narasumber ( Penceramah ) TVRI Medan, Stasiun Radio, Seminar
- Ketua Umum Pengurus Pusat BKS PGI GMKI
- Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias
- Sie Pendidikan BPC GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), Medan (1974 - 1976)
- Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, USU (1975)
- Wakil Bendahara KNPI Medan (1979 - 1983)
- Sekertaris PL.BKS PGI - GMKI Medan (1996 - 2001)
- Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (2000 - 2005)
- Kepala BADIKLATDA PDI Perjuangan Sumatera Utara (2002 - 2005)
- Penasihat HAPSU (Himpunan Abang Becak Sumut) (2003)
- Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (2005 - 2008)

PENGHARGAAN:
- Outstanding Graduate Student Award, Virginia Commonwealth University, USA
- Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society USA
- Sigma Iota Rho International Honor Society, USA

KELUARGA:
- Eliaye Widya Ketaren (istri)
- Anak: 4 orang



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHindra Liauw

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X