Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Kami Benteng Terakhir jika Kabinet Jokowi Mengecewakan

Kompas.com - 25/10/2014, 16:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Seknas Jokowi Raharja Waluyo Jati mengatakan, hingga kini para relawan masih optimistis bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memegang komitmen membentuk kabinet yang bersih.

Jika ternyata kabinet yang terbentuk jauh dari harapan rakyat, kata Raharja, para relawan siap menjadi barisan terakhir yang dipercaya rakyat untuk mengawal pemerintah.

"Meski komposisi terburuk pun peran kami berlipat ganda. Kami para relawan akan jadi benteng terakhir dari kepercayaan rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi-JK," ujar Raharja dalam diskusi bertajuk "Kabinet Satu Suara Rakyat" di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Raharja menegaskan, relawan tidak akan meninggalkan Jokowi-JK kendati kepercayaan masyarakat luntur lantaran memasukkan orang-orang yang salah dalam kabinetnya.

Peran relawan, kata Raharja, justru semakin berlipat ganda untuk memberi masukan dan mengawal pemerintahan yang berjalan.

"Saat dia jadi presiden, komitmen kita 'jangan pisahkan Jokowi dari rakyat dan jangan biarkan Jokowi sendirian'," kata Raharja. Lagi pula, kata dia, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif tidak hanya untuk mengangkat menteri, tetapi juga berhak memberhentikannya.

Menurut Raharja, masukan relawan akan menjadi pertimbangan Jokowi untuk mempertahankan atau mengganti anggota kabinetnya.

"Penilaian kinerja jangan terlalu lama, satu tahun saja," ujar Raharja. Semenjak dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan nama-nama menterinya pada Rabu (22/10/2014) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk membangun panggung yang dilengkapi dengan tata pencahayaan yang sedemikian rupa hingga menyiapkan makanan dalam jumlah besar.

Namun, rencana tersebut batal. Kemudian pada Jumat (24/10/2014) malam pun sinyalemen pengumuman menteri semakin kuat. Saat itu, Kalla mengatakan akan segera mengumumkan kabinetnya setelah menerima rekomendasi terkait empat nama calon menteri dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com