Kompas.com - 25/10/2014, 15:19 WIB
Kegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan, membaiknya komunikasi politik dua koalisi sebaiknya tidak membuat Koalisi Merah Putih (KMP) lupa atas janjinya menjadi pengawas pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.

"KMP harus memegang janjinya melakukan fungsinya secara baik di parlemen," kata Siti Zuhro melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10/2014), seperti dikutip Antara.

Siti Zuhro mengatakan, perlu membangun pola relasi eksekutif-legislatif yang efektif dan profesional tanpa harus menonjolkan rasa permusuhan atau saling tidak suka.

"Pola relasi kedua lembaga tinggi negara tersebut adalah formal dan institusional, bukan personal dan informal," kata dia.

Dia mengingatkan, mencairnya ketegangan politik dan teduh serta jernihnya iklim politik di Indonesia tetap memerlukan rasionalitas dan kedewasaan serta kematangan politik para elite.

Sebelumnya, Jokowi telah menjalin komunikasi dengan beberapa petinggi partai lawan politiknya dalam Pilpres 2014 antara lain Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Prabowo juga bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Luhut Pandjaitan. (baca: Politisi Gerindra: Prabowo dan Luhut Sering Bertemu)

Berbagai spekulasi lalu muncul dengan mengkaitkan penyusunan kabinet mendatang. (baca: Hasto: Pertemuan Prabowo-Luhut Tak Bahas Kabinet)

Siti Zuhro berharap membaiknya hubungan para elite antara Koalisi Indonesia Hebat dan KMP tidak lantas mengurangi rasionalitas dan profesionalitas eksekutif dan legislatif yang seharusnya melakukan 'checks and balances'.

"Kalau semua partai diajak masuk ke pemerintah berarti mekanisme 'checks and balances' akan tak efektif," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.