Aktivis Kritik Rencana Jokowi Gabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kompas.com - 25/10/2014, 14:01 WIB
Pencemaran di aliran Sungai Citarum DOKUMENTASI WALHIPencemaran di aliran Sungai Citarum
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menuai kritik. Jika rencana itu direalisasikan, pemerintah dikhawatirkan tidak memprioritaskan masalah lingkungan hidup.

"Situasi ini menjadi satu pembuka yang mengkhawatirkan dari pemerintahan Jokowi pada bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus bersiap kembali menjadi bidang kelas dua yang akan diurus oleh pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan dalam siaran pers, Sabtu (25/10/2014).

Abetnego menilai, penggabungan dua kementerian tersebut akan membentuk pandangan bahwa persoalan lingkungan hidup bertumpu pada sektor kehutanan. Padahal, kata Abetnego, persoalan dalam kedua bidang tersebut memiliki konteks dan penanganan yang berbeda.

Kemudian, Abetnego juga mengkritisi sejumlah nama yang diproyeksi menjadi menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Menurut dia, nama-nama tersebut tidak mencerminkan orang-orang yang memiliki latar belakang yang kredibel di bidang lingkungan hidup.

"Hal ini mengindikasikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dapat diisi oleh siapa saja dan profesional yang dibayangkan mungkin hanya sebatas aspek manajerial," kata Abetnego.

Dengan demikian, Abetnego menilai kemampuan figur untuk mendalami persoalan, menerjemahkan tantangan lingkungan hidup di Indonesia, pengelolaan para aktor di lingkungan hidup, serta dinamika pergulatan di internasional terkesan bukan menjadi hal yang penting.

Abetnego juga ragu akan komitmen Jokowi untuk memperhatikan isu lingkungan hidup. Ia mengatakan, para aktivis lingkungan hidup sudah banyak memberikan masukan mengenai isu lingkungan ke Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, kata dia, hingga pembubaran kelompok kerja, tidak ada pengumuman jelas terkait hasil kerja mereka mengelola masukan-masukan tersebut.

"Apakah program-program lingkungan hidup yang dirumuskan akan dijalankan sepenuhnya atau tidak, menjadi sesuatu yang tidak penting diketahui oleh publik," ujarnya.

Jokowi ingin melakukan perubahan sejumlah nomenklatur kementerian, salah satunya menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Baca: Ini Nama Kementerian yang Berubah dalam Kabinet Jokowi-JK)

Pimpinan DPR sudah membahas soal rencana perubahan nomenklatur kementerian dan akan membicarakannya bersama Jokowi pada Minggu (26/10/2014) besok. Sorenya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.