Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2014, 10:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, DPR tengah menganalisis perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa kementerian yang berubah nama, dipisah, atau digabungkan.

"Semuanya hak Pak Presiden. Kami hanya memberi pertimbangan," kata Agus, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Di kalangan wartawan beredar lampiran Surat Presiden Nomor R-242/Pres/10/2014, tanggal 21 Oktober, tentang Perubahan Kementerian. Perubahan-perubahan itu di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata.

Sementara itu, pemecahan kementerian terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek yang menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menurut Agus, ada kesamaan antara isi surat yang diterima DPR dan yang beredar di kalangan wartawan.

"Memang ada perubahan, ada yang dipisah dan digabungkan. Kementerian Pendidikan dipisah, dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan," ujarnya.

Agus menegaskan, posisi DPR bukan pada posisi setuju atau menolak perubahan nomenklatur kementerian itu. Sesuai Undang-Undang Kementerian Negara, DPR hanya berwenang memberikan pertimbangan mengenai konsekuensi perubahan tersebut.

"Karena, ada konsekuensi anggaran dan lain sebagainya. Kalau dalam waktu satu minggu kami tidak beri pertimbangan, DPR dianggap setuju," kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
Grace PSI: Nasib 'Legacy' Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Grace PSI: Nasib "Legacy" Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Nasional
Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Nasional
Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Nasional
Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Nasional
Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Nasional
Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Faisal Basri: Raja 'Conflict of Interest' Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Isu "Reshuffle" Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Nasional
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Nasional
Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Nasional
Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu 'Reshuffle' Rabu Pon 1 Februari

Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu "Reshuffle" Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.