Ini Nama Kementerian yang Berubah dalam Kabinet Jokowi-JK - Kompas.com

Ini Nama Kementerian yang Berubah dalam Kabinet Jokowi-JK

Kompas.com - 23/10/2014, 10:10 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala Staf Angkatan Udara Ida Bagus Putu Dunia, Kepala Staf Angkatan Laut Marsetio, Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo dan Kapolri Sutarman, keluar dari Istana Merdeka untuk memberikan konferensi pers di halaman belakang komplek istana, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Jokowi-JK belum mengumumkan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet dalam pemerintahan mereka nanti.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, DPR tengah menganalisis perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa kementerian yang berubah nama, dipisah, atau digabungkan.

"Semuanya hak Pak Presiden. Kami hanya memberi pertimbangan," kata Agus, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Di kalangan wartawan beredar lampiran Surat Presiden Nomor R-242/Pres/10/2014, tanggal 21 Oktober, tentang Perubahan Kementerian. Perubahan-perubahan itu di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata.

Sementara itu, pemecahan kementerian terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek yang menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menurut Agus, ada kesamaan antara isi surat yang diterima DPR dan yang beredar di kalangan wartawan.

"Memang ada perubahan, ada yang dipisah dan digabungkan. Kementerian Pendidikan dipisah, dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan," ujarnya.

Agus menegaskan, posisi DPR bukan pada posisi setuju atau menolak perubahan nomenklatur kementerian itu. Sesuai Undang-Undang Kementerian Negara, DPR hanya berwenang memberikan pertimbangan mengenai konsekuensi perubahan tersebut.

"Karena, ada konsekuensi anggaran dan lain sebagainya. Kalau dalam waktu satu minggu kami tidak beri pertimbangan, DPR dianggap setuju," kata Agus.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Fakta Penting Kasus Baiq Nuril, Penjelasan MA hingga Surat untuk Jokowi

Fakta Penting Kasus Baiq Nuril, Penjelasan MA hingga Surat untuk Jokowi

Regional
Warga Sekitar PT PIM Terdampak Bau Amonia, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Warga Sekitar PT PIM Terdampak Bau Amonia, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Regional
Tetangga Dengar Jeritan pada Malam Tewasnya Satu Keluarga di Bekasi

Tetangga Dengar Jeritan pada Malam Tewasnya Satu Keluarga di Bekasi

Megapolitan
Aktris Porno Ini Akui Urusan dengan Trump Hancurkan Kariernya

Aktris Porno Ini Akui Urusan dengan Trump Hancurkan Kariernya

Internasional
Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan Sampai Desember

Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan Sampai Desember

Nasional
Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah Ini Dipenjara Seumur Hidup

Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah Ini Dipenjara Seumur Hidup

Internasional
Pembunuh Satu keluarga di Bekasi Dikenal Kurang Bersosialisasi

Pembunuh Satu keluarga di Bekasi Dikenal Kurang Bersosialisasi

Megapolitan
Gubernur DKI: Sampah Kiriman di Pintu Air Manggarai 500 Ton, Tak Mungkin Selesai 2 Jam

Gubernur DKI: Sampah Kiriman di Pintu Air Manggarai 500 Ton, Tak Mungkin Selesai 2 Jam

Megapolitan
Patung Jenderal Sudirman 'Hidup', Pindahkan Mobil yang Lintasi 'Busway'

Patung Jenderal Sudirman "Hidup", Pindahkan Mobil yang Lintasi "Busway"

Megapolitan
Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Regional
Polres Gresik: Pelanggar Operasi Zebra Turun, E-Tilang Tetap Diterapkan

Polres Gresik: Pelanggar Operasi Zebra Turun, E-Tilang Tetap Diterapkan

Regional
PM Abe Kunjungi Darwin, Kota yang Pernah Dibom Jepang 75 Tahun Lalu

PM Abe Kunjungi Darwin, Kota yang Pernah Dibom Jepang 75 Tahun Lalu

Internasional
Kuasa Hukum Baiq Nuril Upayakan Tunda Eksekusi Putusan MA

Kuasa Hukum Baiq Nuril Upayakan Tunda Eksekusi Putusan MA

Megapolitan
Wisely Tidak Menyangka Surat Terima Kasihnya kepada Polisi Jadi Viral

Wisely Tidak Menyangka Surat Terima Kasihnya kepada Polisi Jadi Viral

Regional
Hidayat Nur Wahid: Siapa Bilang Pak SBY Marah?

Hidayat Nur Wahid: Siapa Bilang Pak SBY Marah?

Nasional

Close Ads X