Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurnalis Investigasi Allan Nairn Ingatkan Jokowi Jangan Pilih Menteri Pelanggar HAM

Kompas.com - 22/10/2014, 03:37 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jurnalis investigasi Allan Nairn mengritik calon-calon menteri yang berasal dari tokoh militer. Allan menilai kasus pelanggaran HAM mereka adalah catatan hitam, Presiden Joko Widodo pun ia nilai tidak akan berdaya terhadap kasus HAM mereka.

"Jika sang presiden bersungguh-sungguh dengan niat kabinet bersih itu, sudah selayaknya ia membuka mata untuk tanda merah yang lebih penting: tanda merah yang bersumber dari aktivitas-aktivitas terkait pembunuhan warga sipil, mulai dari justifikasi atas pembunuhan yang dilakukan negara hingga tindakan membunuh itu sendiri," kata Allan dalam blog pribadinya, www.allannairn.org, Selasa (21/10/2014).

Allan kemudian memaparkan nama-nama sejumlah tokoh militer yang berada di lingkaran Jokowi. Ia menilai orang-orang tersebut besar kemungkinan menjadi menteri di kabinet Jokowi.

"Jenderal (purn) AM Hendropriyono, yang menemui Jokowi di Istana Negara hari ini (kemarin, 21/10/2014), terlibat dalam pembantaian berskala besar (di Talangsari), kampanye pembersihan dan teror yang tergolong dalam kejahatan perang (Timor Timur tahun 1999), serta pembunuhan pahlawan Hak Asasi Manusia, Munir. Dalam masing-masing kasus, namanya telah diajukan untuk diproses secara pidana. Namun, Hendropriyono selalu berhasil mengelak," kata Allan.

Allan juga menceritakan keterlibatan bawahan Hendropriyono dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. As'ad, dikatakan Allan, menjadi tangan kanan Hendropriyono di BIN, terlibat pembunuhan, sebagaimana disebutkan oleh sebuah kesaksian di pengadilan yang menyatakan bahwa As'ad turun langsung mengatur agar pelaku pembunuhan berada di dekat Munir.

"Keterangan-keterangan dari polisi yang bersumber dari pernyataan-pernyataan orang-orang intelijen yang bekerja untuk Hendro dan As'ad juga menegaskan bahwa As'ad hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Hendro, di mana mereka merencanakan pembunuhan Munir," papar Allan.

Tak cukup sampai di situ, Allan juga memberi catatan kepada Jendral (purn) Wiranto. Ia menilai Wiranto oleh jaksa penuntut yang disponsori PBB, didakwa untuk keterlibatannya dalam operasi pembantaian, pemerkosaan, dan kampanye pembumihangusan di Timor Timur pada tahun 1999.

Allan bercerita pada tahun sebelumnya (1998), sebuah aksi protes pro-demokrasi besar-besaran berhasil ia gagalkan. Waktu itu, rangkaian demontrasi yang mencapai klimaksnya batal setelah Wiranto mengancam akan "men-Tiananmen-kan" para demonstran.

Jendral (purn) Ryamizard Ryacudu pun tak luput dari perhatiannya. Ia menilai Ryamizard memainkan peran kunci dalam kudeta de facto terhadap Presiden Gus Dur di tahun 2001.

"Ia mengawasi dan memberi instruksi selama operasi-operasi militer di Aceh yang melibatkan pembantaian massal terhadap warga sipil. Tak lupa, para tentara yang membunuh Theys Eluay (pemimpin gerakan sipil Papua) dijuluki Ryamizard sebagai "pahlawan". Menanggapi pertanyaan pers tentang pembantaian anak-anak di Aceh, Ryamizard mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak bisa sama berbahayanya. Dalam berbagai kesempatan ia mengatakan: "Kalau saya menyuruh orang membeli pisang goreng dan orang itu malah tertangkap basah mencuri pisang goreng atau mencuri uang untuk beli pisang goreng, apakah saya juga ikut-ikutan dihukum?" (Time magazine, June 2, 2003 issue)," papar Allan lagi.

JOKOWI HARUS HATI-HATI

Karena itu, Allan mengingatkan Jokowi agar berhati-hati terhadap orang-orang tersebut. Ia berharap Jokowi dapat menjadikan kasus-kasus HAM sebagai tolok ukur bersih tidaknya kabinet yang dibuat, bukan sekedar dari kasus korupsi semata.

"Orang-orang ini (dan banyak lagi yang seperti mereka) dekat dengan Jokowi dan/atau partainya. Mereka adalah calon yang kekuatannya melampaui kekuasaan yang telah mereka genggam selama ini. Apakah Jokowi akan menyeret mereka ke pengadilan, atau Jokowi akan mendudukkan mereka di Istana? Atau, akankah Jokowi memberikan jabatan kepada para perwakilan mereka?" ucap Allan.

Lebih jauh, Allan mewanti-wanti agar Jokowi tidak memberikan para purnawirawan jendral itu duduk di pemerintahan. Ia pun mengingatkan Jokowi, jika menempatkan mereka di pemerintahan maka Jokowi akan diberi tanda merah.

"Jika sang presiden melindungi atau mempromosikan pembunuh, akan ada tanda merah di samping nama Jokowi," tutup Allan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com